REVIEW 1 : ABSTRAKSI, PENDAHULUAN & PERMASALAHAN

RESTRUKTURISASI KELEMBAGAAN BISNIS SEBAGAI ALTERNATIF STRATEGI DALAM RANGKA MEMPERKUAT IDENTITAS KOPERASI

OLEH :

Adenk Sudarwanto

JURNAL STIE SEMARANG, VOL 4, NO 1, Edisi Februari 2012 (ISSN : 2252-7826)

Abstraksi

Kelangsungan hidup koperasi tergantung dari kesadaran anggota untuk menjalankan prinsip indentitas koperasi. Jika prinsip identitas koperasi tidak dijalankan, maka sesungguhnya telah terjadi pergeseran dan tidak lagi dapat disebut sebagai koperasi, melainkan sebuah perusahaan seperti pada umumnya yang berorientasi pada kepentingan pemilik (pemegang saham). Gejala ini ditandai dengan seberapa besar usaha koperasi melayani kebutuhan non anggota. Semakin besar melayani kebutuhan non anggota, maka telah terjadi penggeseran menjadi perusahaan murni (bukan koperasi). Dengan demikian anggota merasakan bahwa koperasi sudah tidak dapat memberikan kemanfaatan lagi, akhirnya menjadi bentuk bisnis sebagai perusahaan murni non koperasi. Kasus konkrit telah terjadi di Indonesia, Gerakan Koperasi Indonesia melalui BUKOPIN puncaknya (kini telah diambil alih APEK Bank) melayani lebih dari 50% dari pinjamannya untuk organisasi non koperasi (Juli 1987) dan sekarang semakin jelas sudah bukan lagi menjadi organisasi koperasi murni,melainkan telah berubah menjadi lembaga bisnis non koperasi.

Kata kunci : restrukturisasi, koperasi

PENDAHULUAN

Tiga prinsip identitas (tanpa mengabaikan prinsip yang lain) dalam koperasi adalah keanggotaan bersifat terbuka dan sukarela, adanya pembatasan atas modal dengan dasar satu orang satu suara, serta alokasi sisa hasil usaha sebanding dengan transaksi yang dilakukan oleh anggota. Makna prinsip identititas ini menuntut kesadaran anggota bahwa kelangsungan hidup koperasi sangat tergantung dari partisipasi para anggota koperasi sebagai pemilik sekaligus sebagai konsumen. Inilah yang membedakan koperasi dengan badan usaha yang lain. Dalam praktik sering dijumpai bisnis koperasi tidak hanya mengandalkan peran para anggotanya, tetapi juga melibatkan peran non anggota koperasi yang kadang porsi kontribusi pembentuk hasil usaha lebih besar dibandingkan dengan partisipasi para anggotanya. Pertanyaannya adalah apakah bisnis yang dijalankan koperasi semacam itu secara normatif sudah sesuai dengan prinsip identitas yang dimiliki koperasi ?

Masalah-masalah usaha dengan non anggota bukan sesuatu yang tabu bagi koperasi, tetapi, logika atas prinsip identitas koperasi bila diterapkan, maka semakin banyak peran dan jumlah usaha “anggota” yang dilayani oleh perusahaan, maka perusahaan akan semakin berubah ke dalam bentuk “ koperasi” Demikian pula menjadi sebaliknya, semakin perusahaan terlibat dalam usaha dengan non-anggota, maka semakin mungkin ia melepaskan sifat-sifat koperasinya dan kemudian secara bertahap berubah menjadi organisasi yang didominasi oleh para pemegang saham/modal. Untuk menjelaskan logika atas prinsip identitas koperasi tersebut dapat dilihat pada gambar 1.

Gambar 1 : Jumlah usaha koperasi dengan non anggota

Kasus konkrit terjadi di Indonesia, Gerakan Koperasi Indonesia melalui BUKOPIN puncaknya (kini telah diambil alih APEK Bank) melayani lebih dari 50% dari pinjamannya untuk organisasi non koperasi (Juli 1987) dan sekarang semakin jelas sudah bukan lagi menjadi organisasi koperasi murni,melainkan telah berubah menjadi lembaga bisnis non koperasi.

Pertanyaan kedua mengapa masih ada bisnis yang dijalankan koperasi sering tidak mencerminkan identitas murni sebagai koperasi ?

Jawaban yang paling umum adalah kurangnya pemahaman anggota tentang makna partisipasi karena keterbatasan sumber daya dan adanya peluang bagi manajemen yang dijalankan oleh “manajer” untuk meraih keuntungan lebih besar dengan mengabaikan identitas koperasi. Suatu hepotesis dasar tentang keanggotaan koperasi dapat diformulasikan sebagai berikut :

Orang menjadi anggota koperasi jika :

1. Manfaat koperasi lebih besar dibandingkan manfaat non koperasi atau

2. Manfaat koperasi lebih besar dibandingkan dengan manfaat pesaing koperasi atau

3. Keuntungan/keunggulan koperasi lebih besar dibandingkan dengan keunggulan pesaing

Pengertian manfaat tak hanya mencakup tujuan yang bersifat ekonomis semata melainkan juga mencakup tujuan non ekonomi, termasuk harapan-harapan individu (self interested). Dengan kata lain apabila sepanjang koperasi mampu memberikan manfaat lebih bagi anggotanya, maka akan mendorong kesadaran anggotanya untuk berpartisipasi, dan implementasinya penerapanan manajemen koperasi akan mempertahankan identitas koperasi sebagai lembaga bisnis.

PERMASALAHAN

Banyak permasalahan yang dihadapi koperasi pada era kemajuan tehnologi informasi dan persaingan yang makin kompetitif terutama yang berkaitan dengan paradigma manajemen sehubungan dengan kendali bisnis berada ditangan customer/ anggota yang dilayani. Masalah-masalah tersebut mencakup hubungan identitas koperasi baik secara internal maupun eksternal kaitannya dengan manfaat koperasi dibandingkan dengan lembaga bisnis non koperasi, serta strategi koperasi dalam mempertahankan identitas ditengah lingkungan bisnis yang hyper competitive.

Nama   : Zainul Arifin

NPM   : 27211720

Kelas   : 2EB09

REVIEW 2 : Pembahasan & Kesimpulan

PENGEMBANGAN KONSEP BISNIS KOPERASI

OLEH :

BEZISOKHI LAOLI

Penulusuran substansi konsep diri operasi dilakukan secara diakronis, sinkronis dan melakukan sinergi keduanya. Penulusuran diakronis yaitu melakukan pendalaman aspek antropologis pikiran ekonomi koperasi dan penerjemahannya di lapangan masa pra kemerdekaan sampai kemerdekaan (mulai awal proklamasi sampai turunnya Hatta menjadi Wapres). Penulusuran sinkronis yaitu melakukan pendalaman aspek antropologis beberapa aktivitas bisnis berkoperasi masyarakat Indonesia. Sinergi diakronis dan sinkronis dilakukan untuk menemukan titik temu sekalikgus substansi konsep koperasi.

A.    Penelusuran Diakronis Koperasi Masa Awal

Pertumbuhan koperasi di Indonesia dimulai sejak tahun 1896 yang selanjutnya berkembang dari waktu ke waktu sampai sekarang (Masngudi 1990;Tambunan 2007). Perkembangan koperasi di Indonesia menurut Masngudi (1990) mengalami pasang naik dan turun dengan titik berat lingkup kegiatan usaha secara menyeluruh yang berbeda-beda dari waktu ke waktu sesuai dengan iklim lingkupnya. Mulai dari kegiatan simpan-pinjam, penyediaan barang-barang konsumsi, penyediaan barang-barang keperluan produksi.

Pertumbuhan koperasi di Indonesia dipelopori oleh R. Aria Wiriatmadja (1896), mendirikan koperasi simpan pinjam. Selanjutnya Boedi Oetomo dan Serikat Islam menganjurkan berdirinya koperasi untuk keperluan rumah tangga. Serikat Islam lebih konkrit lagi mengembangkan koperasi yang bergerak di bidang keperluan sehari-hari dengan cara membuka took-toko koperasi. Berkembang pula di awal-awal koperasi Syirkatul Inan milik NU tahun 1918 di Jombang. Kegiatan serupa juga dilakukan oleh Partai Nasional Indonesia di bawah pimpinan Ir. Soekarno, di mana berdasarkan keputusan kongres 1929 bahwa untuk meningkatkan kemakmuran penduduk Bumi Putera harus didirikan berbagai macam koperasi di seluruh Pulau Jawa khususnya dan di Indonesia pada umumnya, Kongres Muhammadiyah pada tahun 1935 dan 1938 memutuskan tekadnya untuk mengembangkan koperasi di seluruh wilayah Indonesia, terutama di lingkungan warganya. Berbagai koperasi dibidang produksi mulai tumbuh dan berkembang antara lain koperasi batik yang dipelopori oleh H. Zarkasi, H. Samanhudi dan K.H Idris.

Perkembangan perkoperasian Indonesia masa itu menyatu dengan kekuatan sosial politik sehingga menimbulkan kecurigaan Pemerintag Hindia Belanda. Oleh karenanya Pemerintah Hindia Belanda mangatur dan cenderung menghalangi atau menghambat perkembangan koperasi. Bentuknya yaitu tahun 1915 diterbitkan Ketetapan Raja no. 431. Perkoperasian dalam bentuk Gouvemmentsbesluit no.21 yang termuat di dalam Staatsbiad no. 108/1933 yang menggantikan Koninklijke Besluit no. 431 tahun 1915.

Pada masa pendudukan bala tentara Jepang istilah koperasi lebih dikenal menjadi istilah “Kumial”. Perkembangan Pemerintahan pendudukan bala tentara Jepang dikarenakan masalah ekonomi yang semakin sulit memerlukan peran “Kumial” (koperasi). Pemerintah waktu itu menganjurkan berdirinya “Kumial” di desa-desa yang tujuannya untuk melakukan kegitan distribusi barang yang jumlahnya semakin hari semakin kurang karena situasi perang dan tekanan ekonomi Internasional (misalnya gula pasir, minyak tanah, beras, rokok dan sebagainya). Di lain pihak Pemerintah pendudukan bala tentara Jepang memerlukan barang-barang yang dinilai penting untuk dikirim ke Jepang (misalnya biji jarak, hasil-hasil bumi yang lain, besi tua dan sebagainya) yang untuk masyarakat agar menyetorkannya melalui “Kumial”. Kumial (koperasi) dijadikan alat kebijaksanaan dari Pemerintah bala tentara Jepang sejalan dengan kepentinganya. Peranan koperasi sebagaimana dilaksanakan pada zaman Pemerintahan pendudukan bala tentara Jepang tersebut sangat merugikan bagi para anggota dan masyarakat pada umumnya.

Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, dengan tegas perkoperasian ditulis di dalam UUD 1945. DR. H Moh Hatta berusaha memasukkan rumusan perkoperasian di dalam “konstitusi”. Sejak kemerdekaan itu pula koperasi di Indonesia mengalami suatu perkembangan yang lebih baik. Pada akhir 1946, Jawatan Koperasi mengadakan pendaftaran koperasi dan tercatat sebanyak 2500 buah koperasi di seluruh Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia bertindak aktif dalam pengembangan perkoperasian. Disamping menganjurkan berdirinya berbagai jenis koperasi Pemerintah RI berusaha memperluas dan menyebarkan pengetahuan tentang koperasi dengan jalan mengadakan kursus-kursus koperasi di berbagai tempat.

Pada tanggal 12 Juli 1947 diselenggarakan kongres koperasi se Jawa yang pertama di Tasikmalaya. Dalam kongres tersebut diputuskan antara lain terbentuknya Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia yang disingkat SOKRI; menjadikan tanggal 12 Juli sebagai Hari Koperasi serta menganjurkan diselenggarakan pendidikan koperasi di kalangan pengurus, pegawai dan masyarakat. Selanjutnya, koperasi pertumbuhannya semakin pesat. Setelah terbentuknya Negara Kesatuan Repulik Indonesia tahun 1950 program Pemerintah  semakin nyata keingininnya untuk mengembangkan perkoperasian. Sejalan dengan kebijaksanaan Pemerintah sebagaimana tersebut di atas, koperasi mekin berkembang dari tahun ketahun baik organisasi maupun usahanya. Selanjutnya pada tanggal 15 sampai 17 Juli 1953 dilangsungkan kongres koperasi Indonesia yang  ke II di Bandung. Keputusannya antara lain mengubah Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia (SOKRI) menjadi Dewan Koperasi Indonesia (DKI). Pada tahun 1956 tanggal 1 sampai 5 September diselenggarakan Kongres Koperasi III di Jakarta.

Keputusan Kongres di samping berkaitan kehidupan perkoperasian di Indonesia, juga mengenai hubungan Dekopin dengan ICA. Pada tahun 1958 diterbitkan UU tentang Perkumpulan Koperasi No. 79 Tahun 1958. UU ini disusun dalam suasana UUDS 1950 dan mulai berlaku tanggal 27 Oktober 1958. Isinya lebih baik dan lebih lengkap jika dibandingkan dengan peraturan-peraturan koperasi sebelumnya dan merupakan Undang-Undang yang pertama tentang perkoperasian yang disusun Bangsa Indonesia sendiri dalam suasana kemerdekaan.

B.     Penulusuran Sinkronis Realistis Empiris Masyarakat Koperasi Indonesia

Pengembangan koperasi perlu dikembangkan dari bawah, bukan intervensi atau menjadi subordinasi dari kepentingan tertentu. Pemerintah dan instansi tetap perlu berperan sebagai supporting movement. Keberadaan perusahaan pun sebenarnya bukan menkreasi koperasi menjadi subordinat. Perlu adanya kesetaraan. Disamping itu yang menarik adalah membentuk karakter kekeluargaan dan pemberdayaan dari bawah/kontekstual. Diperlukan penggalian lebih jauh konsep kekeluargaan dan pemberdayaan koperasi berbasis ekonomi rakyat.

C.     Konsep Pemberdayaan Koperasi

Dapat disimpulkan bahwa perkembangan koperasi awal sampai masa kemerdekaan terlihat bahwa habitus masyarakat Indonesia dalam mengembangkan (practice) koperasi (field) didasarkan kepentingan pemberdayaan (capital). Memang perkembangan awal masih bertujuan untuk kepentingan konsumtif dan kebutuhan modal anggotanya (intermediasi). Hal ini dapat dilihat dari koperasi di Purwokerto sampai dibentuknya koperasi oleh Boedi Oetomo, SI, NU, PNI dan lainnya. Meskipun koperasi intermediasi seperti ini akhirnya tidak berjalan lama.

Tetapi setelah berjalan sekitar 20 tahun gerakan koperasi mulai mengarah kepentingan produktif. Misalnya gerakan koperasi fenomenal Muhammadiyah berkenaan produksi batik. Bahkan gerakan koperasi produktif sangant kuat dan bertahan lebih lama dari gerakan intermediasi, karena memiliki kemampuan beradaptasi. Inilah yang disebut oleh Prahalad dan Hamel (1990) sebagai core competencies. Hanya perbedaanya, kompetensi inti versi Prahalad dan Hamel (1990) berorientasi pada kepentingan individual, sedangkan kompetensi inti koperasi Muhammadiyah lebih berorientasi pada karakter koperasi Indonesianis, yaitu kekeluargaan.

Perubahan situasi di masa orde baru dan reformasi, memunculkan mekanisme baru pemberdayaan, yaitu intervensi terus menerus terhadap koperasi. Mekanisme seperti ini telah menghilangkan core competencies koperasi (yang seharusnya mandiri, otonom, berkembang dari bawah, dijalankan secara kekeluargaan, memiliki sinergi dan keseimbangan bisnis produktif-intermediasi-retail) menjadi tereduksi terlalu jauh. Bila dirujuk pasa konsep bisnis core competencies, maka kondisi koperasi sekarang telah kehilangan sense untuk mengembangkan core competencies, dan hanya dapat mengembangkan core product saja. Itupun yang disebut dengan produk telah jauh tereduksi pada model intermediasi dan retail saja. Sedangkan substansi dari core product yang lebih mengutamakan inovasi teknologi dan orientasi terealienasi secara gradual dan menurun.

Menjadi benar ungkapan Bourdieu bahwa setiap manusia dan realiatas sosial dipengaruhi oleh habitus. Ketika tesis Arif (1995) benar bahwa masyarakat Indonesia telah terkooptasi secara “turun-temurun” oleh budaya cultuurstelsel Belanda selama 350 tahun, maka menjadi logislah kita semua masih senang didominasi oleh gerakan “tanam paksa” Neoliberal. Cultuurstelsel telah mejadi habitus rakyat Indonesia lewat doxa kapitalisme, Neoliberalisme Ekonomi, Ekomoni Rakyat sebagai idealism telah tergerus pula oleh doxa Neoleberalisme Ekonomi. Neoliberalisme Ekonomi bahkan telah menjadi (dikatakan bordieu) sebagai symbolic violence, yaitu kejahatan simbolis dari doxa.

Bentuk konkrit habitus cuturstelsel, mewujud dalam peran Usaha Besar menjadi pusat kendali dari trickle down effect pada bursa efek, megaindustri sampai oligopoly pasar nasional. Sedangkan koperasi hanyalah menjadi tiang penopang ekonomi (dan sesungguhnya pula hanya sebagai pelengkap penderita) berbentuk subordinasi bagi Usaha Besar. Pesona statistic menurut Ismangil dan Priono (2006) tentu tak bisa dijadikan patokan tunggal. Fakta memang menyebutkan perkembangan koperasi di Indonesia secara kuantitatif terbilang paling pesat dibandingkan kebanyakan Negara manapun di dunia. Jika di Negara-negara dengan tradisi berkoperasi yang telah mengakar kuat tak sedikit yang mengarah pada trend amalgamasi, situasi kontras terlihat dinegara ini.

Mengacu pada pertumbuhan kuantitatif koperasi Indonesia empat tahun terakhir, dari semula tercata 118.644 unit (2002) meroket menjadi lebih dari 123 ribu unit pada 2005 (Data Kementrian Negara Koperasi dan UKM, 2006). Hanya dalam tempo tiga tahun tak kurang 5.000 unit koperasi muncul bak cendawan di musim hujan. Ini juga bisa diartikan bahwa animo masyarakat masih terus meningkat dari masyarakat untuk menghidupkan perekonomian mereka melalui koperasi.

Tetapi kenyataannya, Kita, lanjut Islamingi dan Priono (2006) juga harus berlapang dada menerima kenyataan, bahwa disbanding BUMN dan swasta, koperasi belum memberikan kontribusi yang signifikan dalam perekonomian nasional. Sumbangan yang sangat kecil terhadap produk domestic bruto (PDB) memperlihatkan wajah lain dari perkembangan koperasi di Indonesia. Belum suksesnya Indonesia dalam mengembangkan perekonomian di tingkat pedesaan yang mengakibatkan tidak berkembangnya ekonomi rakyat, merupakan akibat kurang optimalnya pengembangan wadah koperasi sebagai penopang perekonomian nasional. Koperasi masih diposisikan dalam zona sub system-bagian dari system-swasta dan BUMN, dengan kedudukan yang tidak sederajad, Karena berada dalam posisi sub system, Koperasi di Indonesia kurang optimal dalam membangun jaringan kopeasi (coop-network) yang memadai, akibatnya banyak keuntungan-keuntungan ekonomis yang terseran swata dan BUMN.

Indikasi doxa dan symbolic violence juga dapat muncul dari Visi Membangun Koperasi Berkualitas. Maka diingatkan oleh Sularso (2006) bahwa jika 70,000 koperasi berkualitas ingin diwujudkan, perlu diadakan intervensi agar jumlah koperasi berkualitas terdongkrak mencapai jumlah yang dikehendaki. Intervensi dilakukan dengan memfasilitasi koperasi-koperasi yang mempunyai potensi untuk meningkatkan kualitasnya. Tetapi jika intervensi tersebut tidak tersambut dengan potensi internal yang tumbuh, maka tidak akan bermanfaat dan akan merusak koperasi. Umumnya intervensi pemerintah mengandung bahaya, menjadikan koperasi tergantung dan kehilangan keswadaya dan otonominya. Atau melakukan rekayasa penilaian dengan menurunkan kadar kriterianya sehingga lebih banyak koperasi yang bisa masuk kategori berkualitas. Intervensi pemerinyah belum tentu dapat menumbuhkan potensi internal koperasi dan rekayasa criteria klasifikasi hanya akan menghasilkan klasifikasi koperasi yang kualitasnya dibawah standar. Koperasi-nya sendiri tidak bergerak untuk meningkatkan kualitasnya.

Lebih lanjut Sularso (2006) menjelaskan umumnya pencapaian target pengembangan koperasi dilakukan dengan pendekatan formalistik, kurang memperhatikan substansi koperasi berkualitas. Untuk menghindari formalisme dalam membangun koperasi berkualitas, seharusnya mempertimbangkan substansi koperasi berkualitas, yaitu konsistensi terhadap nilai, prinsip dan tujuan koperasi, konsistensi terhadap fungsi dan peran koperasi, partisipasi anggota dan keputusan demokratik, pengelolaan berdasar good corporate governance, dan pertumbuhan berkelanjutan.

Bahkan kecendrungan gerak koperasi sekarang juga kembali ke logika awal pergerakan koperasi di masa koperasi dikenalkan di Indonesia, fungsi intermediasi. Hal ini terlihat dari makin menjamurnya Lembaga Keuangan Mikro dan Koperasi Simpan Pinjam. Perkembangan yang juga membesar juga bentuk Koperasi Serba Usaha, yang bergerak di bidang retail. Kebalikannya, koperasi produktif meskipun secaa sporadic banyak memiliki keanggotaan, omzet dan asset besar, tetapi kecendrungan terus menurun.

KESIMPULAN

Konsep kemandirian, kompetensi inti kekluargaan dan sinergi produktif-inermediasi-retail merupakan substansi pengembangan koperasi sesuai realitas masyarakat Indonesia yang unik. Meskipun perkembangannya saat ini banyak tereduksi intervensi kebijakan dan subordinasi usaha besar. Diperlukan kebijakan, regulasi, supporting movement (bukannya intervention movement), dan strategic positioning (bukannya sub-ordinat positioning) berkenaan menumbuhkan kembali konsep kemandirian, kekeluargaan dan sinergi produktif-intermediasi-retail yang komprehensif. Paling pengting adalah menyeimbangkan kepentingan pemberdayaan ekonomi koperasi berbasis pada sinergi produktif-intermediasi-retail sesuai Ekonomi Natural model Hatta. Sinergi produktif-intermediasi-retail harus dijalankan dalam koridor kompetensi inti kekeluargaan. Artinya, pengembangan keunggulan perusahaan berkenaan inovasi teknologi dan produk harus dilandasi pada prinsip kekeluargaan. Induvidualitas anggota koperasi diperlukan tetapi, soliditas organisasi hanya bisa dijalankan ketika interaksi kekeluargaan dikedepankan.

Nama   : Zainul Arifin

NPM   : 27211720

Kelas   : 2EB09

REVIEW 1 : ABSTRAK, PENDAHULUAN & URAIAN TEORITIS

PENGEMBANGAN KONSEP BISNIS KOPERASI

OLEH :

BEZISOKHI LAOLI

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) menggali konsep-konsep genuine berekonomi dari realitas masyarakat Indonesia; (2) menempatkan konsep genuine berekonomi sebagai landasan utama pengembangan bisnis koperasi ala Indonesia; (3) menunjukkan bukti empiris bahwa ternyata masyarakat Indonesia memang memiliki keunikan tersendiri memahami koperasi dan (4) memberikan masukan konstruktif bagi pengambil kebijakan perkoperasian dalam pengembangan koperasi ke depan. Metode penulisan menggunakan metode tinjauan literature. Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa konsep kemandirian, kompetisi inti kekeluargaan dan sinergi produktif-intermediasiretail merupakan substansi pengembangan koperasi sesuai realitas masyarakat Indonesia yang unik. Meskipun perkembangannya saat ini banyak tereduksi intervensi kebijakan dan subordinasi usaha besar. Diperlukan kebijakan, regulasi, supporting movement (bukannya intervention movement), dan strategic positioning (bukannya sub-ordinat positioning) berkenaan menumbuhkan kembali konsep kemandirian, kekeluargaan dan sinergi produktif-intermediasiretail yang komprehensif.

PENDAHULUAN

1.      Latar Belakang

Perkembangan ekonomi dunia saat ini merupakan saling pengaruh dua arus utama, yaitu teknologi informasi dan globalisasi. Teknologi Informasi secara langsung maupun tidak langsung kemudian mempercepat globalisasi. Berkat teknologi informasi, perjalanan ekonomi dunia makin membentuk “dirinya” yang baru, menjadi Kapitalisme Baru berbasis Globalisasi (Capra 2003; Stiglitz 2005; Shutt 2005). Perkembangan ekonomi inilah yang biasa disebut Neoliberalism. Gelombang besar neoliberalism merupakan puncak pelaksanaan 10 kebijakan Washington Consencus tahun 1989.

Neoliberalism saat inipun telah memasuki hamper seluruh system perekonomian Indonesia. Bentuk neolebiralisme tersebut dapat dilihat dari bentuk kepatuhan terhadap mekanismepasar dengan “inflasi sehat” menurut ukuran makro ekonomi. Neoliberalisme juga dilakukan melalui deregulasi dan leberalisasi/privatisasi kelembagaan. Keduanya berujung integrasi dan liberalisasi perdagangan Indonesia dalam lingkaran global, lintas batas Negara-negara5.

Di sisi lain, Indonesia setelah memasuki era reformasi melalui amandemen UUD 1945 tetap mengusung asas demokrasi ekonomi. Meskipun demokrasi ekonomi yang dimaksud malah menjadi kabur setelah adanya penambahan dua ayat (ayat 4 dan 5) dalam pasal 33 UUD 1945. Dijelaskan Mubyanto (2003) bahwa pikiran di belakang ayat baru tersebut adalah paham persaingan pasar bebas atau neoliberalisme. Kekeliruan lebih serius dari amandemen UUD 1945 adalah hilangnya kata “sacral” koperasi sebagai bentuk operasional ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi yang sebelumnya tercantum dalam penjelasan pasal 33 UUD 1945. Hilangnya kata koperasi, telah menggiring bentuk usaha sesuai pasal empat, yaitu diselenggarakan dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadlan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Efisiensi berkeadilan menurut Mubyanto (2003) jelas memiliki kontradiksi sekaligus bernuansa liberalisme.

Bagaiman koperasi sendiri? Apakah sudah siap dengan kenyataan sejarah seperti itu? Apakah koperasi memang talah melakukan “strategic positioning” sebagai wadah anggotanya “berkerjasama” untuk kesejahteraan bersama anggot serta masyarakat, bukannya bekerja “bersama-sama” untuk kepentingan masing-masing anggota , atau malah manajer dan atau pengurus koperasi? Apakah koperasi juga telah sesuai impian the founding father, menjadi sokoguru perekonomian Indonesia?

Apakah jawabannya adalah tekad Dekopin sebagai wadah berkumpulnya koperasi-koperasi dengan Pencanangan Program Aksi Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin 2006)? Atau dengan salah satu Visi Pembangunan KUKM Kantor Menteri Negara Koperasi dan UKM berkenaan realisasi 70.000 Koperasi Berkuallitas tahun 2009.

Banyak sudah progam-program prestisius pengembangan koperasi. Koperasi juga tak kunjung selesai dibicarakan, didiskusikan, “direkayasa”, diupayakan pemberdayaan dan penguatannya. Pendekatan yang dilakukan mulai dari akademis (penelitian, pelatihan seminar-seminar, sosialisasi, teknologi), pemberdayaan (akses pembiayaan, peluang usaha, kemitraan, pemasaran, dll), regulatif (legislasi dan perundang-undangan), kebijakan public (pembentukan kementrian khusus di pemerintahan pusat sampai dinas di kota/kabupaten, pembentukan lembaga-lembaga profesi), sosiologis (pendampingan formal dan informal), behavior (perubahan perilaku usaha, profesionalisme) bahkan sampai pada pendekatan sinergis-konstruktif (progam nasional Jaring Pengaman Nasional, pengentasan kemiskinan, Pembentukan Lembaga Penjaminan, Pembentukan Dekopin dari daerah sampai nasional.

2.      Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) menggali konsep-konsep genuine berekonomi dari realitas masyarakat Indonesia; (2) menempatkan konsep genuine berekonomi sebagai landasan utama pengembangan bisnis koperasi ala Indonesia; (3) menunjukkan bukti empiris bahwa ternyata masyarakat Indonesia memang memiliki keunikan tersendiri memahami koperasi dan (4) memberikan masukan konstruktif bagi pengambil kebijakan perkoperasian dalam pengembangan koperasi ke depan.

URAIAN TEORITIS

1.     Koperasi Indonesia

Sarman (2007) menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi saat ini hanya diarahkan pada kepentingan ekonomi sempit. Dalam perspektif lebih luas perlu perencanaan tujuan pembangunan yang diarahkan kepada pembangunan manusia, bukan terjebak disekitar pembangunan ekonomi. Tujuan pembangunan ekonomi seharusnya tidak sekedar terpusat meisalnya pada pertumbuhan, tetapi harus dapat mempertahankan struktur social dan budaya yang baik. Pembangunan ekonomi yang banyak merubah keadaan social dan budaya menjadi negative merupakan penyebab munculnya masalah moral.

Mubyarto (2002) menjelaskan ekonomi saat ini juga tidak harus dikerangkakan pada teori-teori Neoklasik versi Amerika yang agresif khususnya dalam ketundukannya pada aturan-aturan tentang kebebasan pasar, yang keliru menganggap bahwa ilmu ekonomi adalah obyektif dan bebas nilai, yang menunjuk secara keliru pada pengalaman pembangunan Amerika, dan yang semuanya jelas tidak dapat menjadi obat bagi masalah-masalah masyarakat Indonesia dewasa ini.

Logika modernisasi menurut kerangka filosofis kapitalisme berkenaan pemberdayaan berada pada bagaimana mendekatkan dikotomi  antara kepentingan privat dan public lewat media kelembagaan (mega structures). Hal ini terjadi karena menurut Nugroho (2001) Barat mengidentifikasikan realitas makro sebagai lembaga bersifat makro, obyektif serta politis (public sphere) baik berbentuk konglongmerasi para pemilik modal, birokrasi, asosiasi tenaga kerja dengan skala besar, profesi terorganisir dan lainnya.

Masalahnya mega-structures tersebut cenderung mengalienasi dan tidak memberdayakan eksistensi individu (private sphere). Untuk menjembatani hal tersebut diperlukan intermediasi privat-publik model kapitalisme. Lembaga mediasi (mediating institutions) di satu sisi member makna privat, tetapi di sisi lain mempunyai arti public, sehingga mampu mentransfer makna dan nilai privat ke dalam pemaknaan struktur makro.

Hanya masalahnya liberalism yang sekarang berevolusi menjadi neoliberalisme dan telah merambah Indonesia, mulai dari kebijakan sampai aksi konkritnya tidak bersesuaian dengan koridor intermediasi seperti itu. Seperti dijelaskan di muka bahwa neoliberalisme telah merasuk ke seluruh sendi-sendi perekonomian Indonesia. Faham liberal menurut Nugroho (2001) lebih mempertahankan hak-hak individu dan cenderung menegasikan bahwa privat sphere memiliki kosekuensi public sphere. Bahkan lembaga intermediasi (seperti lembaga keagamaan, sosial-ekonomi termasuk koperasi) cenderung dipertentangkan bahkan digiring menjadi area privat sphere.

Ekonomi rakyat yang sejatinya dicoba untuk menjadi pola bebas dari substansi intermediasi dan dikotomi privat sphere dan public sphere, seperti Koperasi, malah menjadi representasi kooptasi globalisasi dan neoliberalisme dan secara tidak sadar mematikan dirinya sendir secara perlahan-lahan. Istilah ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi, misalnya dijelaskan Mubyarto (2002) bukanlah kooptasi dan pengkerdilan usaha mayoritas rakyat Indonesia, tetapi merupakan kegiatan produksi dan konsumsi yang dilakukan oleh semua warga masyarakat dan untuk warga masyrakat, sedangkan pengelolaannya dibawah pimpinan dan pengawasan anggota masyrakat.

Bentuk Koperasi jelas bukanlah lemaga intermediasi seperti logika modernitas dan kapitalisme. Sehingga treatment pengembangannya jelas harus unik dan memiliki diferensiasi dengan pengembangan koperasi di negaa lain atau bahkan Barat. Bentuk koperasi yang unik tersebut sebenarnya telah didefinisikan secara regulative oleh Negara. Definisi koperasi dapat dilihat secara tekstual pada pasal 1 UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, yaitu sebagai badan usaha yang beranggotakan orang, seorang atau badan hukum koperasi melandaskan kegiatannya berdasarkan prisnsi koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Secara umum definisi tersebut memberikan gambaran bahwa koperasi merupakan bentuk dari gerakan ekonomi rakyat. Kekhasan koperasi sebagai gereakan ekonomi rakyat adalah aktivitasnya dilandasi dengan asas kekeluargaan. Artinya, koperasi ala Indonesia memiliki dua kata kunci, ekonomi rakyat dan kekeluargaan. Mudahnya, koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat memerlukan definisi operasionalnya sendiri, sesuai realitas masyarakat Indonesia.

Usulan Arif (1995) untuk memperbaiki ekonomi nasional dengan cara reformasi sosial yang mendasar, “an effective development state”. “an effective development state” adalah suatu elit kekuasaan yang mempunyai sifat dan perilaku; (1) bebas dari kepentingan pihak manapun kecuali kepentingan rakyat banyak, (2) bebas dari godaan untuk memperkaya diri sendir dan keluarga dengan menggunakan kekuasaan yang dipegangnya, (3) mengatur suatu ideologi poloitik yang melihat rakyat banyak, pro keadilan, anti penindasan, anti feodalisme, nepotisme dan depotisme, menjunjung tinggi integritas, menghargai kerja nyata dan “committed” terhadap emansipasi kemanusiaan untuk semua orang, (4) tidak melaksanakan pemerintahan suatu Negara sebagai suatu “soft state”, yaitu suatu pemerintahan yang lemah dan tidak beranim melaksanakan tindakan hukum terhadap segala bentuk penyimpangan yang menghambat proses tranformasi sosial yang hakiki. Ringkasan Arif lebih setuju pernyataan Hatta; “Yang kita inginkan ialah rakyat yang memiliki kedaulatan bukan negara yang memiliki kedaulatan“.

2.     Jantung Organisasi Bisnis

Prahalad dan Hamel (1994) mendefinisikan kompetensi inti (core competencies) sebagai suatu kumpulan keahlian dan teknologi yang memungkinkan suatu organisasi memiliki positioning agar member manfaat lebih efektif untuk pelanggan. Organisas mempunyai kompetensi yang perlu (necessary competencies). kompetensi-kompetensi yang perlu adalah semua kompetensi yang menciptakan nilai, sedangkan kompetensi yang membedakan adalah kompetensi-kompetensi yang member organisasi tertentu atau kelompok organisasi suatu posisi kompetitif (misalnya penguasaan pasar reputasi ilmiah.

Hamel dan Prahalad (1994) menjelaskan bahwa suatu organisasi perlu memperhatikan keberhasilannya di masa depan sebagai persiapan untuk pengembangan dan kerja sama kompetensi untuk meraih keunggulan produk dan jasa yang baru. Dengan begitu, strategi daya saing pasar masa depan mengharuskan para manajer puncak suatu organisasi untuk menyesuaikan kompetensi inti organisasi dan strategi serta kerja sama pengelolaan sumber daya untuk keberhasilannya.

Mudahnya, kompetensi inti atau core competencies, pertama, dalam jangka pendek memang memiliki suatu keunggulan yang dimiliki perusahaan disertai kemampuan produk; kedua, dalam jangka panjang dikembangkan untuk konsolidasi dengan kesamaan visi-misi organisasi yang kuat; ketiga, memerlukan kemampuan dan ketangguhan dari para penggiat organisasinya. Artinya, kebutuhan setiap organisasi melakukan bisnis tidak hanya mementingkan diferential advantage, karena hal itu hanya bersifat jangka pendek dan lebih berorientasi pada produk. Organisasi bisnis agar dapat menjalankan going concern dan kuat bertahan pada lingkungan yang selalu berubah, diperlukan core competence yang memiliki keunggulan visioner serta kemampuan “collective learning” para penggiat organisasinya. Kata kunci core competence agar dapat menjalankan peran going concern dan adaptif, adalah pada “harmonizing streams of technology” dan “decisively in services”.

Nama   : Zainul Arifin

NPM   : 27211720

Kelas   : 2EB09

REVIEW 3 : PERBANKAN, KOPERASI WANITA DAN PENGUSAHA PEREMPUAN: TIGA RANGKAI SINERGI MENUJU KESUKSESAN DAN KEMAJUAN, PERAN PEMERINTAH & PENUTUP

KOPERASI WANITA DENGAN PERBANKAN DALAM PENYALURAN KREDIT MIKRO BAGI USAHA PEREMPUAN

OLEH :

SULIKANTI AGUSNI

PERBANKAN, KOPERASI WANITA DAN PENGUSAHA PEREMPUAN: TIGA RANGKAI SINERGI MENUJU KESUKSESAN DAN KEMAJUAN

Seperti dijelaskan di atas, maka koperasi wanita dapat menjadi mitra kerja perbankan dalam menyalurkan kreditnya. Koperasi wanita sendiri membuka peluang yang besar bagi perempuan pengusaha yang menjadi anggota koperasi untuk dapat memanfaatkan pinjaman yang disalurkan perbankan melalui koperasi. Dengan kesadaran diri (conscientious) para anggota koperasi yang juga pengusaha, maka pengembalian kredit akan betulbetul diperhitungkan dan dikendalikan bersama-sama oleh kelompok. Alhasil, tidak akan terjadi tunggakan dan pengembalian ke bank pun dapat lancar.

Perbankan sebagaimana fungsinya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak dalam bentuk pelayanan kredit dan jasa-jasa keuangan lainnya. Bank juga memiliki community social responsibility (CSR) yang menuntut agar bank juga memberikan binaan kepada masyarakat, tentunya lebih banyak yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi setempat. Dalam hubungan kerjasama dengan koperasi wanita, maka bank dapat sekaligus melakukan CSR kepada kelompok anggota koperasi penerima kredit berupa binaan dalam upaya peningkatan produksi, kualitas, pemasaran dan manajemen usaha.

Koperasi wanita sebagai lembaga yang berbadan hukum dapat memobilisasi dana anggotanya dan dana pinjaman sesuai dengan Undangundang Perbankan. Pinjaman yang diperoleh dari perbankan dapat dikelola oleh koperasi sebagaimana disebutkan di atas dengan strategi kelompok. Mengacu kepada pengalaman berbagai daerah, maka sistem kelompok dan tanggung renteng dapat menjadi andalan keberhasilan. Bahkan untuk koperasi wanita yang telah cukup mengakar pada masyarakat, pinjaman sistem kelompok dapat diberikan juga kepada masyarakat miskin, seperti yang telah dilakukan oleh Koperasi Mitra Usaha Mandiri (Warta Koperasi, 2007).

Anggota Koperasi wanita yang tentunya diharapkan merupakan kelompok ekonomi produktif akan memperoleh pinjaman melalui koperasi dengan ketentuan yang disepakati bersama. Kesadaran anggota terhadap kewajiban mengembalikan pinjaman menjadi kunci utama keberhasilan system kelompok dengan tanggung renteng. Kemitraan dengan bank dapat membantu percepatan kemajuan dan pertumbuhan usaha perempuan.

Adanya kerjasama dan sinergi antara ketiga unsur, bank, koperasi dan pengusaha memberikan kesempatan semua pihak untuk berperan aktif dalam menyelenggarakan tugas dan kewajibannya. Seharusnya hubungan ini berlaku timbal balik, dimana pengusaha menyimpan uangnya ke koperasi, kemudian koperasi menaruh uangnya ke bank dan bank memberikan pinjaman kembali ke koperasi dan seterusnya hingga kembali kepada pengusaha/anggota koperasi. Permasalahannya kebiasaan menyimpan di koperasi dan atau di bank belumlah menjadi kebiasaan yang membudaya bagi masyarakat Indonesia. Hal ini sangat berbeda dengan kondisi perbankan di Jepang yang terbentuk untuk membantu koperasinya. Koperasi di Jepang menjadi demikian maju karena adanya jaringan kerja antara anggota koperasi, koperasi dan bank.

Prof. DR. Wagiono Ismangil (Warta Koperasi, 2007) mengemukakan bahwa bersinergi antara koperasi dengan korporat seperti perbankan harus pandai-pandai karena kultur yang berbeda. Kemampuan sumber daya manusia dan manajemen koperasi menjadi kunci keberhasil sinergi ini. Oleh sebab itu koperasi wanita harus selalu mengaktualisasikan diri agar dapat mengetahui dan memahami kondisi di luar koperasi. Penanganan unit simpan pinjam harus ditangani secara profesional, sehingga sinergi yang diinginkan untuk keberhasilan semua pihak, anggota, koperasi sendiri dan bank dapat dicapai.

Dapat dibayangkan, jika ada 200 unit koperasi wanita dengan anggota 50 kelompok yang terdiri dari 10 orang usaha perempuan dengan pinjaman sebesar Rp 1 – 5 juta per kelompok, maka dapat disalurkan dana sebesar 100 – 500 milyar rupiah. Dana ini akan tersebar kepada usaha perempuan dan akan digulirkan kembali kepada kelompok lain dalam kurun waktu tertentu. Seperti diketahui bahwa perempuan pengusaha umumnya melunasi pinjamannya, maka dalam 5 tahun dapat dipastikan pertumbuhan ekonomi keluarga perempuan pengusaha akan meningkat pesat. Hal ini dapat dilihat contoh nyata yang diperoleh dari dana bergulir di Kabupaten Jembrana (Seputar Indonesia, 24 Desember 2007). Jika mengacu kepada pengalaman desa Rarang, maka dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dana tersebut akan berkembang menjadi 2 kali lipat, menjadi 200 milyar – satu triliun rupiah. Maka betapa besar manfaat yang diperoleh baik oleh para perempuan pengusaha, koperasi wanita dan pihak bank itu sendiri. Padahal diyakini jumlah koperasi wanita tentu lebih dari 200 buah, sayang data koperasi wanita seluruh Indonesia belum dimiliki. Perempuan pengusaha mendapatkan modal usaha sesuai dengan kemampuannya, koperasi wanita menjalankan fungsi jatidiri koperasi, memberikan pelayanan bagi anggotanya, bank mendapatkan manfaat dan keuntungan karena tidak harus mengurus nasabah dengan pinjaman kecil-kecil, yang dinilai kurang efisien. Sinergi antar tiga unsur ini dapat mendorong kesuksesan semua pihak.

PERAN PEMERINTAH

Pemerintah semakin menyadari akan peran usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam ketahanan perekonomian nasional. Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Departemen Perdagangan, Departemen Perindustrian dan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah berupaya untuk meningkatkan kapasitas dan layanan kepada UMKM ini. Lembaga-lembaga peneliti dan lembaga swadaya masyarakat telah banyak melakukan kajian dan pendampingan langsung kepada koperasi wanita. Namun sayang potensi koperasi wanita belum menjadi perhatian dan focus semua pihak.

Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan melalui Forum Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (Forum PPEP) dan Forum Peduli Perempuan Pengusaha Mikro Indonesia (FP3MI) melakukan koordinasi dan penggalangan opini tentang kemampuan perempuan pengusaha. Instansi dan lembaga terkait juga mulai melirik akan kemampuan perempuan, baik dalam kiprahnya sebagai pengusaha maupun pengelola organisasi seperti koperasi. Kementerian Negara Koperasi dan UKM telah mendorong koperasi wanita untuk lebih agresif bergerak dalam penyaluran dana bergulir melalui Program Pembiayaan Wanita Usaha Mandiri (P2WUM), program Perempuan Keluarga Sehat dan Sejahtera (PERKASSA). Departemen Perdagangan dan Departemen Perindustrian memiliki kegiatan pemberdayaan perempuan melalui pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan kelompok perempuan dalam aspek perdagangan dan industri. Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi juga memberikan perhatian kepada kelompok perempuan yang dilatih untuk berproduksi dan menjalankan aktivitas simpan pinjam untuk selanjutnya dihubungkan dengan program-program yang ada dari Kementerian Negara Koperasi dan UKM. Kerjasama dan koordinasi sudah mulai terjalin.

Koordinasi dengan pihak-pihak terkait, seperti perbankan, Perguruan Tinggi, dunia usaha juga  perlu digalang untuk mengefektifkan pemberdayaan perempuan. Kementerian Negara Koperasi dan UKM telah menyalurkan danadana programnya melalui Bank Pembangunan Daerah setempat, Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri. Dengan demikian, koperasi wanita senantiasa akan berhubungan terus dengan pihak bank-bank terkait.

PENUTUP

Koperasi wanita sudah tidak asing bagi masyarakat Indonesia dan memiliki potensi dalam menjalankan jatidiri koperasi secara konsekuen. Kemampuan koperasi wanita dan kemampuan anggotanya, terutama perempuan pengusaha dalam menjalankan kewajibannya sebagai peminjam dana dari perbankan seharusnya tidak perlu diragukan lagi.

Dalam upaya penanggulangan kemiskinan, perbankan dapat menggunakan peran koperasi wanita dalam penyaluran kredit mikro kepada anggota perempuan pengusaha. Permasalahannya pihak perbankan sering tidak melihat pelaku sebagai individu tetapi lebih kepada korporasinya. Padahal dibalik korporasi, berjalan tidaknya kredit mikro tersebut sangat tergantung dari pelaksananya. Potensi perempuan pengusaha dan koperasi wanita harus benarbenar dipahami oleh perbankan agar dapat mempercayai kemampuan mereka dalam melaksanakan pengembalian kredit mikro.

Peran koperasi wanita sebagai mediasi antara perbankan dan anggotanya, para perempuan pengusaha, menjadi sangat penting. Koperasi wanita harus memperhatikan kedua belah pihak, kepada anggotanya yang membutuhkan pinjaman modal usaha dan pola pinjaman yang sesuai bagi mereka, dan kepada perbankan yang harus dipahami pola kredit dan perbedaannya dengan koperasi. Dengan anggotanya koperasi wanita harus betul-betul memahami kondisi, kebutuhan, permasalahan yang dihadapi. Dengan perbankan harus mengerti pola pikir dan sistem yang dimiliki pihak bank agar koperasi wanita dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan.

Sinergi antara bank, koperasi wanita dan perempuan pengusaha akan memberikan hasil yang baik dan saling menguntungkan. Perbankan dengan koperasi wanita dapat melakukan bisnis seperti biasa yaitu dengan memberikan pinjaman beserta kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi koperasi wanita. Koperasi wanita sendiri dapat memberikan layanan kepada kelompok perempuan pengusaha sesuai dengan kebutuhan anggotanya. Kelompok perempuan pengusaha mendapatkan akses permodalan dan manfaatnya.

Koordinasi perlu dilakukan pemerintah agar program-program instansi/sektor terkait dapat saling bersinergi dan mendukung upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan perempuan. Dalam hal ini dengan memberikan perhatian kepada koperasi wanita yang sangat berpotensi dalam penyaluran kredit mikro kepada usaha perempuan. Pendataan dan monitoring diperlukan agar keberhasilan koperasi wanita dapat diketahui lebih  rinci hingga peningkatan kesejahteraan keluarga para anggotanya.

Nama   : Zainul Arifin

NPM   : 27211720

Kelas   : 2EB09

REVIEW 2 : KERJASAMA KOPERASI DENGAN PERBANKAN SEBAGAI PENYALUR KREDIT MIKRO

KOPERASI WANITA DENGAN PERBANKAN DALAM PENYALURAN KREDIT MIKRO BAGI USAHA PEREMPUAN

OLEH :

SULIKANTI AGUSNI

Melihat kekuatan yang ada pada perempuan pengusaha dan koperasi wanita seperti yang telah diungkapkan di atas, sebenarnya peluang koperasi wanita untuk menjadi mitra bank dalam penyalur kredit mikro bagi usaha perempuan sangatlah besar. Permasalahannya seberapa besar kepercayaan pihak perbankan untuk menyalurkan dananya kepada koperasi-koperasi wanita, atau kepada induk koperasi wanita?

Peluang bagi koperasi wanita untuk menjadi penyalur kredit mikro dapat dilihat dari kekuatan yang dimiliki antara lain yaitu, (a) bentuk kelembagaan koperasi wanita yang tidak disebut sebagai koperasi simpan pinjam, walaupun sebenarnya koperasi ini bergerak di bidang pendanaan; (b) pengalaman perempuan dalam berarisan menjadi dasar kemampuan koperasi wanita untuk mengembangkan usaha simpan pinjam menjadi lebih efektif; (c) tingkat kehati-hatian kaum perempuan dalam mengelola uang (yang bukan miliknya) merupakan faktor penting dalam pelaksanaan.

Sebutan koperasi wanita sebenarnya sudah memberikan peluang, karena walaupun sebutan koperasi tetap disandang, tetapi tidak terdapat konotasi negatif dari bentuk kelembagaannya. Hal ini mendukung dan membuka kesempatan koperasi wanita untuk mendapatkan kepercayaan dari pihak pemberi dana, dalam hal ini pihak perbankan. Yang menjadi permasalahan, seperti yang telah penulis sampaikan pada Infokop edisi terdahulu, adalah perbankan masih amat sangat netral gender. Perbankan mau berhubungan dengan korporasi, dengan lembaga, tidak dengan manusianya, laki-laki dan perempuan. Namun akhir-akhir ini, dengan berubahnya paradigma di kalangan masyarakat internasional, perbankan mulai mengubah cara pandangnya dan mulai mempertimbangkan para nasabah sebagai pelaku dalam suatu korporasi. Dengan demikian perbankan juga mulai melirik dan menilai untung rugi menggunakan koperasi wanita sebagai lembaga penyalur kredit mikro bagi para pengusaha mikro. Selain itu telah banyak contoh koperasi wanita dan perempuan pengusaha yang sangat berhati-hati dalam mengelola dana pinjaman serta memberikan nilai positif atas kemampuan mengembalikan pinjamannya.

Yang menjadi perhatian untuk mendapatkan kepercayaan perbankan adalah kemampuan koperasi wanita dalam meyakinkan lembaga keuangan tersebut. Koperasi wanita harus memperhatikan dua sisi yang tak dapat dipisahkan, yaitu koperasi sebagai lembaga atau institusi, dan anggotanya yang diharapkan terdiri dari para perempuan pengusaha. Koperasi wanita sebagai lembaga, tentu sudah menjadi kewajiban para pengurusnya untuk mencatat semua transaksi yang terjadi dengan para anggotanya di koperasi. Pembukuan yang rapih dan teratur merupakan kekuatan utama untuk mendapatkan kepercayaan dari pihak perbankan.

Dari sisi anggotanya, terutama kepada para perempuan pengusaha, pengurus koperasi perlu memberikan perhatian yang istimewa, mengingat tentu ada perbedaan kapasitas dan kemampuan perempuan pengusaha. Pendataan dan pencatatan usaha para anggota perlu dilakukan secara teratur dan berkala untuk melihat kemajuan dan kemampuan anggota tersebut dalam menggunaan uang yang dipinjamnya maupun produktivitasnya. Untuk pengusaha mikro yang belum memerlukan pendanaan dalam jumlah yang besar, maka perlu kebijakan dan perhatian khusus, biasanya perlu juga untuk mencarikan solusi agar kebutuhan kelompok ini terpenuhi.

Fungsi pengurus koperasi tidak hanya sebagai pimpinan yang mengatur strategi jalannya perkoperasian tetapi juga sebagai bagian dari pemberdayaan perempuan. Strategi yang penting untuk persiapan penyaluran kredit adalah dengan menggunakan sistem kelompok. Hal ini dinilai lebih efisien dan efektif karena dengan kelompok akan terbangun kerjasama yang erat berdasarkan prinsip kemitraan yang dilandasi oleh semangat kekeluargaan, kebersamaan, dan saling percaya diantara masing-masing anggota kelompok usaha. Muhammad Yunus sudah membuktikan bahwa sistem kelompok sangat baik di Bangladesh. Di Indonesia juga sistem tanggung renteng dalam kelompok telah dilakukan di Jawa Timur. Yayasan Dharma Bhakti Parasahabat, Yayasan Ganesha, Yayasan Mandiri Peduli Dhuafa, Yayasan Mitra Usaha juga telah mempraktekkan sistem kelompok ala Grameen Bank dan hasilnya pun baik. Bahkan Perusahaan Umum Pegadaian juga telah melakukan pelayanan kredit kepada kelompok perempuan dan memberikan hasil yang memuaskan.

Koperasi wanita juga dapat memanfaatkan pendanaan yang diambil dari perbankan untuk dijadikan modal dana bergulir. Tentu hal ini perlu dilakukan kesepakatan bersama anggota. Hal ini dapat dilakukan jika terjadi kerjasama yang baik antara anggota. Manfaat dana bergulir akan dirasakan bersama seperti yang telah terjadi di berbagai daerah, dimana dana bergulir telah mempercepat laju pertumbuhan ekonomi desa setempat. Misalnya Desa Rarang, Kabupaten Lombok Timur dengan koperasinya yang pernah mendapatkan modal dana bergulir telah berhasil memupuk modal sendiri menjadi dua kali lipat dalam kurun 5 tahun. Contoh lainnya untuk Kelurahan Pendem, Negara, Kabupaten Jembrana telah mengucurkan dana bergulir yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya (Seputar Indonesia, 24 Desember 2007). Cara ini lebih menjamin pelaksanaan kegiatan secara berkelanjutan untuk pemupukan modal wilayah, sekaligus lebih mencerminkan prinsip keadilan bagi kelompok perempuan miskin lain yang belum menerima dana bergulir.

Sebagai konsekuensi dari dianutnya sistem dana bergulir, maka koperasi wanita perlu unit khusus pengelola proses perguliran dana tersebut guna dapat menjamin kesinambungan dan pertanggungjawaban pengelolaan dana bergulir. Sesuai dengan lingkup kelompok sasaran dan besaran dana yang dikelola, maka unit khusus pengelola tersebut harus dibentuk dan disesuaikan dengan budaya dan kebutuhan dari masyarakat lokal, sehingga keberadaannya akan lebih tertanam dan dihargai dalam sistem kemasyarakatan yang ada.

Sudah menjadi pengetahuan bersama bahwa dalam kerjasama dengan perbankan, koperasi wanita akan mendapatkan bimbingan ataupun pendampingan dari bank bersangkutan agar uang yang dipinjamkan kepada koperasi dapat dikembalikan secara tepat waktu. Koperasi wanita harus ikut berperan aktif untuk memperoleh informasi dan bimbingan dari pihak bank. Proses pemberdayaan tidak hanya peningkatan pengetahuan dan keterampilan semata, tetapi harus secara nyata dituangkan dalam wujud pelaksanaan aktivitas ekonomi yang bersifat produktif. Kegiatan ekonomi ini dapat berupa pengembangan lapangan usaha yang memang telah dilaksanakan kelompok sebelumnya (sepanjang masih layak secara ekonomis) maupun pengembangan lapangan usaha baru. Kegiatan ekonomi yang dikembangkan hendaknya didukung oleh potensi ketersediaan bahan baku dan bahan pendukung di wilayah tersebut, merupakan produk unggulan di daerahnya (bersifat komparatif maupun kompetitif), serta dibutuhkan dan memiliki pasar yang nyata (demand and market driven) agar berkesinambungan.

Untuk memperlancar hubungan koperasi wanita dan perbankan, pihak koperasi wanita harus terbuka terhadap permasalahan yang sedang dihadapi. Pinjaman yang diberikan kepada kelompok sasaran harus memperhatikan pula keterlibatan peran keluarga dan atau suami dari pihak perempuan yang menjadi kelompok sasaran. Pihak keluarga dan suami tersebut diharapkan dapat memberikan dukungan kepada isteri/anggota keluarganya yang menjadi kelompok sasaran, baik dalam wujud pemberian motivasi dan kesempatan untuk melakukan usaha yang menghasilkan secara ekonomi, dimana hal ini mungkin merupakan sesuatu yang relatif baru atau bahkan tabu di kalangan kehidupan komunitas tertentu. Pihak keluarga juga perlu mendapat pemahaman dalam beberapa aspek penting, seperti dana bantuan modal kerja yang diterima. Walaupun pinjaman yang diberikan pihak bank tidak terkait langsung dengan anggota koperasi, dalam kaitan pendampingan oleh pihak mitra bank tentu akan berhubungan dengan perempuan pengusaha.

Koperasi wanita juga harus memahami pola perkreditan bank agar hubungan dengan bank dapat berjalan dengan baik. Koperasi harus memahami posisinya sebagai perantara bank dengan anggota (di sini dimaksud perempuan pengusaha). Koperasi perlu mengetahui istilah-istilah yang digunakan perbankan, seperti kredit lancar, kredit kurang lancar, kredit yang diragukan, kredit macet, kredit tanpa angsuran, tunggakan angsuran pokok dan sebagainya, agar koperasi dapat mengambil langkah-langkah awal agar tidak terjadi kredit yang diragukan ataupun kredit macet.

Hubungan koperasi wanita dengan para anggotanya, khususnya perempuan pengusaha harus senantiasa dijaga baik. Permasalahan yang dihadapi oleh perempuan pengusaha merupakan permasalahan bagi koperasi sendiri. Apabila perempuan pengusaha mengalami kesulitan dalam produksi atau pun pemasaran, maka akan berdampak pada koperasi. Pengembalian yang tersendat akibat permasalahan tadi akan berdampak kepada hubungan koperasi dengan perbankan. Oleh sebab itu koperasi wanita tidak dapat meninggalkan anggotanya, terutama perempuan pengusaha.

Agar anggota koperasi wanita dapat melakukan kewajibannya, maka Koperasi wanita juga perlu memberikan pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan oleh anggota. Dalam jatidiri koperasi ada nilai-nilai swadaya, tanggung jawab, demokrasi, kebersamaan, dan kesetiakawanan. Oleh sebab itu pengurus harus memberikan pemahaman kepada anggotanya tentang perkreditan, mulai dari prosedur meminjam hingga pengamanan kredit itu sendiri. Setiap anggota yang meminjam harus menyadari kewajiban mereka untuk menjaga agar cicilan dapat dilakukan tepat waktu. Anggota juga harus belajar mengukur kemampuan diri untuk membayar tepat waktu. Di sinilah perbedaan koperasi dengan bank, koperasi dapat menjembatani pelunasan pinjaman melalui mekanisme tanggung jawab, kebersamaan dan kesetiakawanan sesuatu yang tidak dimiliki perbankan.

Nama   : Zainul Arifin

NPM   : 27211720

Kelas   : 2EB09

REVIEW 1 : ABSTRAK, PENDAHULUAN & POTENSI PEREMPUAN DAN PEREMPUAN PENGUSAHA

KOPERASI WANITA DENGAN PERBANKAN DALAM PENYALURAN KREDIT MIKRO BAGI USAHA PEREMPUAN

OLEH :

SULIKANTI AGUSNI

Abstrak

Jati diri koperasi, partisipasi, peranserta, kesadaran diri, kepercayaan, usaha perempuan

Koperasi wanita atau koperasi yang dikelola dan beranggotakan perempuan, bukanlah organisasi yang asing bagi masyarakat Indonesia. Sebagai koperasi, lembaga ini sangat berpeluang dan berperan untuk memberikan kredit mikro kepada anggotanya. Namun kepercayaan bank terhadap koperasi secara umum menjadi penghalang bagi koperasi wanita untuk berperan. Andaikan perbankan menyadari kemampuan dan peran koperasi wanita dan keikutsertaannya dalam upaya penanggulangan kemiskinan, niscaya koperasi tersebut akan lebih berperan dalam penyaluran kredit mikro bagi usaha perempuan. Sinergi perbankan, koperasi wanita dan perempuan pengusaha dipercaya akan mempercepat penurunan jumlah keluarga miskin di wilayahnya dan selanjutnya akan berdampak positif bagi lingkungan yang lebih luas.

Pendahuluan

Pada Infokop nomor terdahulu telah dijabarkan pentingnya ‘kesadaran’ (conciencious) dan peran para anggota koperasi wanita untuk kebaikan dan kemajuan, tidak hanya bagi kaum perempuan saja tetapi bagi pembangunan Indonesia secara menyeluruh. Juga telah diuraikan adanya peluang koperasi wanita sebagai penyalur kredit mikro. Koperasi wanita di sini adalah sebutan bagi koperasi yang dikelola dan beranggotakan perempuan. Pada tulisan kali ini fokus pembahasan lebih kepada koperasi wanita itu sendiri sebagai suatu lembaga koperasi yang dapat berperan aktif sebagai motor ketahanan ekonomi di wilayahnya.

Koperasi wanita telah dikenal hampir 100 tahun sejak kebangkitan bangsa Indonesia tahun 1908. Dalam buku Pergerakan Koperasi Indonesia, Bung Hatta (1957) telah menuliskan adanya koperasi yang dikelola oleh perempuan, walaupun jumlahnya masih sedikit. Koperasi tertua yang dikenal dan diakui sebagai cikal bakal koperasi wanita dipelopori oleh Ibu Hajjah Sofjan, pengrajin batik dari Persatuan Perusahaan Batik Bumiputera, Surakarta, di tahun 1930an. Mereka berkoperasi untuk mengatasi kesulitan mendapatkan bahan baku untuk membuat batik. Pergerakan perempuan ditunjukkan juga oleh ibu-ibu Pasundan Isteri (PASI) di Jawa Barat dengan mendirikan koperasi simpan pinjam di tahun 1933 untuk meringankan beban dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga.

Sekarang koperasi wanita banyak yang telah berhasil dan terus menunjukkan prestasinya sebagai lembaga yang mampu memberikan layanan kepada anggotanya dengan baik. Contohnya yang sudah dikenal seluruh Indonesia, Koperasi Setia Bhakti Wanita yang menggunakan sistem tanggung renteng untuk melayani anggotanya yang berjumlah 358 kelompok dengan asset mencapai Rp. 7 milyar, dan tunggakannya 0%. Hal ini sejalan dengan hasil kajian dan observasi sebuah lembaga swadaya masyarakat menyatakan bahwa tingkat pengembalian pinjaman anggota koperasi perempuan mencapai hamper 100%. Bahkan lembaga pembiayaan seperti Perusahaan Umum Pegadaian beberapa waktu yang lalu juga memberikan keterangan yang sama bahwa kredit yang diberikan kepada perempuan pengusaha di Tanah Abang yang jumlahnya sudah lebih dari 1000 orang, juga menunjukkan tingkat pengembalian hampir 100%.

Untuk keberhasilan koperasi wanita maupun sikap positif perempuan pengusaha tersebut di atas, tidak terlepas dari peranserta para anggota dan peran aktif pengurusnya yang selalu memperhatikan dan memahami situasi, memberikan informasi dan mendorong anggotanya untuk menjalankan usahanya dengan baik. Bung Hatta (1987) sejak lama menyadari pentingnya peran koperasi sebagai wujud dari kerjasama dan kebersamaan untuk membantu si ‘kecil’ (wong cilik). Prof. Mubyarto juga selalu menekankan pentingnya sistem ekonomi kekeluargaan. Bahkan penerima Nobel Perdamaian 2006 Prof. Muhammad Yunus dari Bangladesh juga telah memberikan contoh nyata melalui Grameen Bank serta kredit mikro kepada perempuan miskin dengan sistem ekonomi kerakyatan yang lepas dari sistem ekonomi liberal. Dalam jati diri koperasi sendiri dikenal adanya nilai-nilai swadaya, tanggung jawab, demokrasi, kebersamaan, dan kesetiakawanan. Jika ingin bersikap jujur, koperasi pertama di Rochdale sendiri tidak memasukkan unsur ekonomi liberal ke dalam aktivitas koperasi yang didirikannya.

Pertanyaannya adalah di satu sisi mampukah koperasi wanita menjalankan peran dan jati diri koperasi secara konsekuen dengan berpegang pada kerjasama dan kebersamaan? Di sisi lain, mampukah koperasi wanita bekerjasama dengan perbankan melakukan kegiatan simpan pinjam dengan tetap memegang prinsip-prinsip kebersamaan? Apakah tindakan penambahan modal dari luar oleh koperasi sejalan dengan prinsip-prinsip koperasi? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, perlu dilihat terlebih dahulu kemampuan perempuan, perempuan pengusaha dan posisi koperasi wanita itu sendiri.

POTENSI PEREMPUAN DAN PEREMPUAN PENGUSAHA

Untuk masa sekarang ini sudah diketahui bersama bahwa perempuan sebagai separuh penduduk Indonesia memiliki potensi yang harus dimanfaatkan untuk kemajuan bangsa. Sudah bukan hal yang aneh, perempuan Indonesia seratus tahun yang lalu ikut berjuang melawan penjajah dan ikut mendorong kemajuan bangsa melalui perannya sebagai ibu dan pendidik anaknya. Pada masa kemerdekaan seperti sekarang ini, perempuan telah banyak bergerak hampir di semua bidang. Namun potensi yang dimiliki perempuan sering terabaikan karena faktor budaya dan struktur yang terbentuk di lingkungan masyarakat.

Dalam masyarakat tradisional, perempuan biasanya telah memanfaatkan sumber daya sekitar dan menggunakan kearifan lokal untuk bertahan dan melanjutkan kehidupannya. Dalam dunia modern, peran-peran tradisional tersebut tetap menjadi satu kekuatan tersendiri dalam menyikapi perubahan-perubahan yang cepat terjadi. Industri-industri kerajinan rumah, tenun, batik, jamu, makanan khas daerah, hingga perdagangan umum dan industri jasa telah menjadi satu kekuatan tersendiri bagi kaum perempuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga dan untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga.

Perempuan terjun menjadi pengusaha dan di berbagai belahan dunia, perempuan pengusaha umumnya menjadi pengusaha yang berhasil. Fischer (1993) menilai keberhasilan ini karena perempuan ternyata lebih berhati-hati dan waspada dalam menjalankan bisnisnya dan sama efektifnya seperti laki-laki. Perempuan pengusaha cenderung lebih sadar akan resiko atas pertumbuhan yang cepat dan lebih memilih perkembangan usaha yang perlahan tapi berlanjut. Kecenderungan ini dinilai para peneliti (Cliff, 1998; Watson dan Robinson, 2002) bahwa perempuan pengusaha cenderung untuk membatasi usahanya dan mengurangi pertengkaran atau ketidaksepahaman di tempat kerja. Penelitian yang dilakukan ADB (2001) di dua kota besar di Indonesia menyimpulkan bahwa perempuan-perempuan pengusaha merupakan manajer yang baik dan sangat berhati-hati dalam mengembangkan bisnisnya. Survey yang dilakukan ADB (2002) setahun kemudian terhadap usaha kecil dan menengah menunjukkan ternyata pertumbuhan usaha yang dikelola perempuan lebih maju dari pada usaha yang dikelola laki-laki.

Keberhasilan dan pertumbuhan bisnis yang dikelola oleh perempuan tidak berbeda dengan yang dikelola laki-laki. (Hamilton, 2002). Bisnis yang dikelola perempuan memang cenderung lebih kecil, tapi bukan berarti dikelola dengan menejemen asalan, karena seperti diuraikan di atas perempuan pengusaha cenderung menjaga bisnisnya tidak tumbuh besar. Hamilton juga menemukan perempuan pengusaha akan berhadapan dengan berbagai permasalahan termasuk untuk mendapatkan kredit dan pengembangan usaha. Untuk alasan-alasan tertentu, perempuan pengusaha tidak memfokus untuk pengembangan usahanya, tetapi lebih pada penataan administrasi untuk kepuasannya dalam melakukan usaha. Lebih lanjut, keputusan yang diambil oleh perempuan pengusaha untuk membatasi pertumbuhan usahanya harus dilihat sebagai pandangan yang lebih luas daripada hanya melihat pada masalah pembiayaan, ekonomi atau pertumbuhan semata. Perempuan memiliki karakter yang lebih termotivasi oleh tujuan-tujuan yang tidak ekonomi dibandingkan laki-laki, oleh sebab itu mereka kurang agresif dan tidak terlalu melihat pada strategi pertumbuhan usaha (Chaganti, 1986).

Perempuan pengusaha juga cenderung untuk melakukan bisnis dan urusan rumah tangga bersama-sama. Mungkin ini merupakan hal yang logis sebagai konsekuensi sebagai seorang ibu tentu menghendaki adanya keseimbangan antara pekerjaan di rumah dan di perusahaan. Apalagi dalam budaya patriarkhi, tentu peran perempuan masih sering dibedakan dan dipisahkan.

Potensi tersebut di atas menyangkut perempuan sebagai individu dan pengusaha. Dari sisi koperasi, koperasi wanita juga mempunyai keistimewaan tersendiri dibandingkan dengan koperasi-koperasi lainnya. Itu sebabnya sebutan koperasi wanita, yang dianggap sudah terlanjur diberikan dan melekat pada koperasi yang dikelola oleh perempuan, seolah-olah memiliki karakter dan sifat tersendiri. Sebenarnya koperasi wanita sama saja dengan koperasi-koperasi lainnya, hanya karena keistimewaannya yang dikelola dan beranggotakan para perempuan, maka terkesan koperasi wanita menjadi lain.

Koperasi wanita cenderung untuk mentaati peraturan dan melaksanakan jati diri koperasi, berarti koperasi ini mengenal adanya nilai-nilai swadaya, tanggung jawab, demokrasi, kebersamaan, dan kesetiakawanan. Contoh saja, dalam koperasi wanita, perempuan dapat melakukan pengaturan dan pengelolaan dana semaksimal mungkin bagi kepentingan anggotanya.

Koperasi wanita pada umumnya sangat berpengalaman dalam aktivitas simpan pinjam yang sudah menjadi dasar dari pembentukan koperasi sendiri di kalangan perempuan. Dari sejumlah pendataan yang dilakukan beberapa lembaga diketahui bahwa koperasi wanita umumnya berawal dari kelompok arisan dan kegiatan simpan pinjam diantara anggota arisan.

Nama   : Zainul Arifin

NPM   : 27211720

Kelas   : 2EB09