Selasa, 06 Januari 2015

ETIKA DALAM KANTOR AKUNTAN PUBLIK (SOFTSKILL)

Etika Bisnis Akuntan Publik
Etika dalam bisnis akuntan publik itu sangat diperlukan untuk mengatur perilaku para akuntan dalam melakukan profesinya. Dalam melakukan profesi akuntan di Indonesia diatur oleh suatu kode etik profesi yaitu kode etik akuntan Indonesia, yang merupakan tatanan etika dan prinsip moral yang memberikan pedoman kepada akuntan untuk berhubungan dengan klien, sesame anggota seprofesi dan juga dengan masyarakat. Selain itu kode etik juga dapat digunakan oleh para pengguna jasa akuntan untuk menilai kualitas dan mutu jasa yang diberikan akuntan publik melalui pertimbangan etika sebagaimana yang diatur dalam kode etik profesi. Dan apabila suatu akuntan melanggar atau tidak melakukan etika maka akan menimbulkan kerugian.

Ada lima aturan etika yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia-Kompartemen Akuntan Publik (IAI-KAP). Lima aturan etika itu adalah:
1. Independensi, integritas, dan obyektivitas
Independensi
Dalam menjalankan tugasnya anggota KAP harus selalu mempertahankan sikap mental independen di dalam memberikan jasa profesional sebagaimana diatur dalam Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAI. Sikap mental independen tersebut harus meliputi independen dalam fakta (in facts) maupun dalam penampilan (in appearance)

Integritas dan Objektivitas
Dalam menjalankan tugasnya anggota KAP harus mempertahankan integritas dan objektivitas, harus bebas dari benturan kepentingan (conflict of interest) dan tidak boleh membiarkan faktor salah saji material (material misstatement) yang diketahuinya atau mengalihkan (mensubordinasikan) pertimbangannya kepada pihak lain.

2. Standar umum dan prinsip akuntansi
Standar Umum
Anggota KAP harus mematuhi standar berikut ini beserta interpretasi yang terkait yang dikeluarkan oleh badan pengatur standar yang ditetapkan IAI:
  • Kompetensi Profesional, Anggota KAP hanya boleh melakukan pemberian jasa profesional yang secara layak (reasonable) diharapkan dapat diselesaikan dengan kompetensi profesional.
  • Kecermatan dan Keseksamaan Profesional, Anggota KAP wajib melakukan pemberian jasa profesional dengan kecermatan dan keseksamaan profesional.
  • Perencanaan dan Supervisi, Anggota KAP wajib merencanakan dan mensupervisi secara memadai setiap pelaksanaan pemberian jasa profesional.
  • Data Relevan yang Memadai, Anggota KAP wajib memperoleh data relevan yang memadai untuk menjadi dasar yang layak bagi kesimpulan atau rekomendasi sehubungan dengan pelaksanaan jasa profesionalnya.
  • Kepatuhan terhadap Standar, Anggota KAP yang melaksanakan penugasan jasa auditing, atestasi, review, kompilasi, konsultansi manajemen, perpajakan atau jasa profesional lainnya, wajib mematuhi standar yang dikeluarkan oleh badan pengatur standar yang ditetapkan oleh IAI.


3. Prinsip-Prinsip Akuntansi
Anggota KAP tidak diperkenankan:
  • Menyatakan pendapat atau memberikan penegasan bahwa laporan keuangan atau data keuangan lain suatu entitas disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau
  • Menyatakan bahwa ia tidak menemukan perlunya modifikasi material yang harus dilakukan terhadap laporan atau data tersebut agar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku, apabila laporan tersebut memuat penyimpangan yang berdampak material terhadap laporan atau data secara keseluruhan dari prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan oleh badan pengatur standar yang ditetapkan IAI. Dalam keadaan luar biasa, laporan atau data mungkin memuat penyimpangan seperti tersebut diatas. Dalam kondisi tersebut anggota KAP dapat tetap mematuhi ketentuan dalam butir ini selama anggota KAP dapat menunjukkan bahwa laporan atau data akan menyesatkan apabila tidak memuat penyimpangan seperti itu, dengan cara mengungkapkan penyimpangan dan estimasi dampaknya (bila praktis), serta alasan mengapa kepatuhan atas prinsip akuntansi yang berlaku umum akan menghasilkan laporan yang menyesatkan.


3. Tanggung jawab kepada klien
Informasi Klien yang Rahasia
Anggota KAP tidak diperkenankan mengungkapkan informasi klien yang rahasia, tanpa persetujuan dari klien. Ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk:
  • membebaskan anggota KAP dari kewajiban profesionalnya sesuai dengan   aturan etika kepatuhan terhadap standar dan prinsip-prinsip akuntansi
  • mempengaruhi kewajiban anggota KAP dengan cara apapun untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti panggilan resmi penyidikan pejabat pengusut atau melarang kepatuhan anggota KAP terhadap ketentuan peraturan yang berlaku.
  • melarang review praktik profesional (review mutu) seorang Anggota sesuai dengan kewenangan IAI atau
  • menghalangi Anggota dari pengajuan pengaduan keluhan atau pemberian komentar atas penyidikan yang dilakukan oleh badan yang dibentuk IAI-KAP dalam rangka penegakan disiplin Anggota. Anggota yang terlibat dalam penyidikan dan review diatas, tidak boleh memanfaatkannya untuk keuntungan diri pribadi mereka atau mengungkapkan informasi klien yang harus dirahasiakan yang diketahuinya dalam pelaksanaan tugasnya. Larangan ini tidak boleh membatasi Anggota dalam pemberian informasi sehubungan dengan proses penyidikan atau penegakan disiplin sebagaimana telah diungkapkan dalam butir (4) di atas atau review praktik profesional (review mutu) seperti telah disebutkan dalam butir (3) di atas.


Fee Profesional

Besaran Fee
Besarnya fee Anggota dapat bervariasi tergantung antara lain : risiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut, struktur biaya KAP yang bersangkutan dan pertimbangan profesional lainnya. Anggota KAP tidak diperkenankan mendapatkan klien dengan cara menawarkan fee yang dapat merusak citra profesi.

Fee Kontinjen
Fee kontinjen adalah fee yang ditetapkan untuk pelaksanaan suatu jasa profesional tanpa adanya fee yang akan dibebankan, kecuali ada temuan atau hasil tertentu dimana jumlah fee tergantung pada temuan atau hasil tertentu tersebut. Fee dianggap tidak kontinjen jika ditetapkan oleh pengadilan atau badan pengatur atau dalam hal perpajakan, jika dasar penetapan adalah hasil penyelesaian hukum atau temuan badan pengatur. Anggota KAP tidak diperkenankan untuk menetapkan fee kontinjen apabila penetapan tersebut dapat mengurangi indepedensi.

4. Tanggung jawab kepada rekan seprofesi
Tanggung jawab kepada rekan seprofesi
Anggota wajib memelihara citra profesi, dengan tidak melakukan perkataan dan perbuatan yang dapat merusak reputasi rekan seprofesi.

Komunikasi antar akuntan publik
Anggota wajib berkomunikasi tertulis dengan akuntan publik pendahulu bila menerima penugasan audit menggantikan akuntan publik pendahulu atau untuk tahun buku yang sama ditunjuk akuntan publik lain dengan jenis dan periode serta tujuan yang berlainan. Akuntan publik pendahulu wajib menanggapi secara tertulis permintaan komunikasi dari akuntan pengganti secara memadai. 

Akuntan publik tidak diperkenankan menerima penugasan atestasi yang jenis atestasi dan periodenya sama dengan penugasan akuntan yang lebih dahulu ditunjuk klien, kecuali apabila penugasan tersebut dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan atau peraturan yang dibuat oleh badan yang berwenang.

5. Tanggung jawab dan praktik lain
Perbuatan dan perkataan yang mendiskreditkan
Anggota tidak diperkenankan melakukan tindakan dan/atau mengucapkan perkataan yang mencemarkan profesi.

Iklan, promosi dan kegiatan pemasaran lainnya
Anggota dalam menjalankan praktik akuntan publik diperkenankan mencari klien melalui pemasangan iklan, melakukan promosi pemasaran dan kegiatan pemasaran lainnya sepanjang tidak merendahkan citra profesi.

Komisi dan Fee Referal
  • Komisi adalah imbalan dalam bentuk uang atau barang atau bentuk lainnya yang diberikan atau diterima kepada/dari klien/pihak lain untuk memperolah penugasan dari klien/pihak lain. Anggota KAP tidak diperkenankan untuk memberikan/menerima komisi apabila pemberian/penerimaan komisi tersebut dapat mengurangi independensi.
  • Fee Referal (Rujukan) adalah imbalan yang dibayarkan/diterima kepada/dari sesama penyedia jasa profesional akuntan publik. Fee referal (rujukan) hanya diperkenankan bagi sesama profesi.


Tanggung Jawab Sosial Kantor Akuntan Publik sebagai Entitas Bisnis
Tanggung jawab sosial kantor akuntan publik sebagai Entitas Bisnis bukanlah pemberian sumbangan atau pemberian layanan gratis. Tanggung jawab sosial kantor akuntan publik meliputi ciri utama dari profesi akuntan publik terutama sikap altruisme, yaitu mengutamakan kepentingan publik dan juga memperhatikan sesama akuntan publik dibanding mengejar laba.

Krisis dalam Profesi Akuntansi
Krisis dalam profesi akuntan publik dapat terjadi karena kurangnya minat generasi muda terhadap profesi ini, padahal apabila melihat pertumbuhan industri di Indonesia jasa profesi ini sangat dibutuhkan dan apabila kondisi ini terjadi maka akan mengancam eksistensi profesi ini.

Regulasi dalam Rangka Penegakan Etika Kantor Akuntan Publik
Di Indonesia, melalui PPAJP – Dep. Keu., pemerintah melaksanakan regulasi yang bertujuan melakukan pembinaan dan pengawasan terkait dengan penegakkan etika terhadap kantor akuntan publik. Hal ini dilakukan sejalan dengan regulasi yang dilakukan oleh asosiasi profesi terhadap anggotanya. Perlu diketahui bahwa telah terjadi perubahan insitusional dalam asosiasi profesi Akuntan Publik. Saat ini, asosiasi Akunansi Publik berada di bawah naungan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Sebelumnya asosiasi Akuntansi Publik merupakan bagian dari Institut Akuntan Indonesia (IAI), yaitu Kompartemen Akuntan Publik.

Dengan kewenangan asosiasi yang demikian luas, diperkirakan bahwa asosiasi profesi dapat bertindak kurang independen jika terkait dengan kepentingan anggotanya. Berkaitan dengan perkembangan tersebut, pemerintah Indonesia melalui Rancangan Undang-Undang tentang Akuntan Publik (Draft RUU AP, Depkeu, 2006) menarik kewenangan pengawasan dan pembinaan ke tangan Menteri Keuangan, disamping tetap melimpahkan beberapa kewenangan kepada asosiasi profesi.

Dalam RUU AP tersebut, regulasi terhadap akuntan publik diperketat disertai dengan usulan penerapan sanksi disiplin berat dan denda administratif yang besar, terutama dalam hal pelanggaran penerapan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Di samping itu ditambahkan pula sanksi pidana kepada akuntan publik palsu (atau orang yang mengaku sebagai akuntan publik) dan kepada akuntan publik yang melanggar penerapan SPAP. Seluruh regulasi tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan, meningkatkan kepercayaan publik serta melindungi kepentingan publik melalui peningkatan independensi auditor dan kualitas audit.

Peer Review
Peer review adalah proses regulasi oleh sebuah profesi atau proses evaluasi yang melibatkan individu-individu yang berkualitas dalam bidang yang relevan. Metode peer review bekerja untuk mempertahankan standar, meningkatkan kinerja dan memberikan kredibilitas. Dalam dunia akademis peer review sering digunakan untuk menentukan kesesuaian sebuah makalah akademis untuk publikasi.

Sumber :


Selasa, 11 November 2014

Etika Profesi Akuntansi (Softskill)

ETIKA DALAM AUDITING
Etika dalam auditing adalah suatu proses yang sistematis untuk memperoleh serta mengevaluasi bukti secara objektif mengenai asersi-asersi kegiatan ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan derajat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut, serta penyampaian hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. 

Kepercayaan Publik
            Profesi akuntan memegang peranan yang penting dimasyarakat, sehingga menimbulkan ketergantungan dalam hal tanggung-jawab akuntan terhadap kepentingan publik. Kepentingan Publik merupakan kepentingan masyarkat dan institusi yang dilayani anggota secara keseluruhan. Ketergantungan ini menyebabkan sikap dan tingkah laku akuntan dalam menyediakan jasanya mempengaruhi kesejahteraan ekonomi masyarakat dan negara.
            Kepercayaan masyarakat umum  sebagai pengguna jasa audit atas independen sangat penting bagi perkembangan profesi akuntan publik. Kepercayaan masyarakat akan menurun jika terdapat bukti bahwa independensi auditor ternyata berkurang, bahkan kepercayaan masyarakat juga bisa menurun disebabkan oleh keadaan mereka yang berpikiran sehat (reasonable) dianggap dapat mempengaruhi sikap independensi tersebut. Untuk menjadi independen, auditor harus secara intelektual jujur, bebas dari setiap kewajiban terhadap kliennya dan tidak mempunyai suatu kepentingan dengan kliennya baik merupakan manajemen perusahaan atau pemilik perusahaan. Kompetensi dan independensi yang dimiliki oleh auditor dalam penerapannya akan terkait dengan etika. Akuntan mempunyai kewajiban untuk menjaga standar perilaku etis tertinggi mereka kepada organisasi dimana mereka bernaung, profesi mereka, masyarakat dan diri mereka sendiri dimana akuntan mempunyai tanggung jawab menjadi kompeten dan untuk menjaga integritas dan obyektivitas mereka.

Tanggung Jawab Auditor kepada Publik
            Profesi akuntan memegang peranan yang penting dimasyarakat, sehingga menimbulkan ketergantungan dalam hal tanggung-jawab akuntan terhadap kepentingan publik. Dalam kode etik diungkapkan, akuntan tidak hanya memiliki tanggung jawab terhadap klien yang membayarnya saja, akan tetapi memiliki tanggung jawab juga terhadap publik. Kepentingan publik adalah kepentingan masyarakat dan institusi yang dilayani secara keseluruhan. Publik akan mengharapkan akuntan untuk memenuhi tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya serta sesuai dengan kode etik professional AKDA.
            Kepentingan publik didefinisikan sebagai kepentingan masyarakat dan institusi yang dilayani secara keseluruhan. Publik akan mengharapkan akuntan untuk memenuhi tanggung jawabnya dengan integritas, obyektifitas, keseksamaan profesionalisme, dan kepentingan untuk melayani publik. Para akuntan diharapkan memberikan jasa yang berkualitas, mengenakan jasa imbalan yang pantas, serta menawarkan berbagai jasa dengan tingkat profesionalisme yang tinggi. Atas kepercayaan publik yang diberikan inilah seorang akuntan harus secara terus-menerus menunjukkan dedikasinya untuk mencapai profesionalisme yang tinggi.
            Justice Buger mengungkapkan bahwa akuntan publik yang independen dalam memberikan laporan penilaian mengenai laporan keuangan perusahaan memandang bahwa tanggung jawab kepada publik itu melampaui hubungan antara auditor dengan kliennya.
Ada 3 karakteristik dan hal-hal yang ditekankan untuk dipertanggungjawabkan oleh auditor kepada publik, antara lain:
  1. Auditor harus memposisikan diri untuk independen, berintegritas, dan obyektif
  2. Auditor harus memiliki keahlian teknik dalam profesinya.
  3. Auditor harus melayani klien dengan profesional dan konsisten dengan tanggung jawab mereka kepada publik.


Tanggung Jawab Dasar Auditor
The Auditing Practice Committee, yang merupakan cikal bakal dari Auditing Practices Board, ditahun 1980, memberikan ringkasan (summary) tanggung jawab auditor:
  1. Perencanaan, Pengendalian dan Pencatatan : Auditor perlu merencanakan, mengendalikan dan mencatat pekerjannya.
  2. Sistem Akuntansi : Auditor harus mengetahui dengan pasti sistem pencatatan dan pemrosesan transaksi dan menilai kecukupannya sebagai dasar penyusunan laporan keuangan.
  3. Bukti Audit : Auditor akan memperoleh bukti audit yang relevan dan reliable untuk memberikan kesimpulan rasional.
  4. Pengendalian Internal : Bila auditor berharap untuk menempatkan kepercayaan pada pengendalian internal, hendaknya memastikan dan mengevaluasi pengendalian itu dan melakukan compliance test.
  5. Meninjau Ulang Laporan Keuangan yang Relevan : Auditor melaksanakan tinjau ulang laporan keuangan yang relevan seperlunya, dalam hubungannya dengan kesimpulan yang diambil berdasarkan bukti audit lain yang didapat, dan untuk memberi dasar rasional atas pendapat mengenai laporan keuangan.


 Indepedensi Auditor
            Independensi adalah keadaan bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain. Auditor di haruskan memilki sikap independen karena dia bekerja untuk umum. Terdapat tiga aspek independensi seorang auditor, yaitu sebagai berikut :
  1. Independence in fact (independensi dalam fakta). Artinya auditor harus mempunyai kejujuran yang tinggi, keterkaitan yang erat dengan objektivitas.
  2. Independence in appearance (independensi dalam penampilan). Artinya pandangan pihak lain terhadap diri auditor sehubungan dengan pelaksanaan audit.
  3. Independence in competence (independensi dari sudut keahliannya). Independensi dari sudut pandang keahlian terkait erat dengan kecakapan profesional auditor.


Peraturan Pasar Modal dan Regulator mengenai Indepedensi Akuntan Publik
            Pasar modal memiliki peran yang sangat besar terhadap perekonomian Indonesia. institusi yang bertugas untuk melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan pasar modal di Indonesia adalah Badan Pengawas Pasar Modal atau Bapepam. Bapepam mempunyai kewenangan untuk memberikan izin, persetujuan, pendaftaran kepada para pelaku pasar modal, memproses pendaftaran dalam rangka penawaran umum, menerbitkan peraturan pelaksanaan dari perundang-undangan di bidang pasar modal, dan melakukan penegakan hukum atas setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
            Penilaian kecukupan peraturan perlindungan investor pada pasar modal Indonesia mencakup beberapa komponen analisa yaitu :
  1. Ketentuan isi pelaporan emitmen atau perusahaan publik yang harus disampaikan kepada publik dan Bapepam,
  2. Ketentuan Bapepam tentang penerapan internal control pada emitmen atau perusahaan public,
  3. Ketentuan Bapepam tentang, pembentukan Komite Audit oleh emitmen atau perusahaan public,
  4. Ketentuan tentang aktivitas profesi jasa auditor independen.

            Seperti regulator pasar modal lainnya Bapepam mempunyai kewenangan untuk memberikan izin, persetujuan, pendaftaran kepada para pelaku pasar modal, memproses pendaftaran dalam rangka penawaran umum, menerbitkan peraturan pelaksanaan dari perundang-undangan di bidang pasar modal, dan melakukan penegakan hukum atas setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
            Salah satu tugas pengawasan Bapepam adalah memberikan perlindungan kepada investor dari kegiatan-kegiatan yang merugikan seperti pemalsuan data dan laporan keuangan, window dressing, serta lain-lainnya dengan menerbitkan peraturan pelaksana di bidang pasar modal. Dalam melindungi investor dari ketidakakuratan data atau informasi, Bapepam sebagai regulator telah mengeluarkan beberapa peraturan yang berhubungan dengan keaslian data yang disajikan emiten baik dalam laporan tahunan maupun dalam laporan keuangan emiten.
            Ketentuan-ketentuan yang telah dikeluarkan oleh Bapepam antara lain adalah Peraturan Nomor: VIII.A.2/Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-20/PM/2002 tentang Independensi Akuntan yang Memberikan Jasa Audit di Pasar Modal. Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
Periode Audit adalah periode yang mencakup periode laporan keuangan yang menjadi objek audit, review, atau atestasi lainnya.
  1. Periode Penugasan Profesional adalah periode penugasan untuk melakukan pekerjaan atestasi termasuk menyiapkan laporan kepada Bapepam dan Lembaga Keuangan.
  2. Anggota Keluarga Dekat adalah istri atau suami, orang tua, anak baik di dalam maupun di luar tanggungan, dan saudara kandung.
  3. Fee Kontinjen adalah fee yang ditetapkan untuk pelaksanaan suatu jasa profesional yang hanya akan dibebankan apabila ada temuan atau hasil tertentu dimana jumlah fee tergantung pada temuan atau hasil tertentu tersebut.
  4. Orang Dalam Kantor Akuntan Publik adalah orang yang termasuk dalam penugasan audit, review, atestasi lainnya, dan/atau non atestasi yaitu: rekan, pimpinan, karyawan professional, dan/atau penelaah yang terlibat dalam penugasan.

Zainul Arifin
27211720
4EB09
Sumber :
http://jabbarspace.blogspot.com/2013/11/etika-dalam-auditing.html
http://datakata.wordpress.com/2013/12/04/etika-dalam-auditing/



Selasa, 14 Oktober 2014

Etika Profesi (Softskill)

Ethical Governance (Etika Pemerintahan)
Ethichal Governance (etika pemerintahan) adalah ajaran untuk berperilaku yang baik dan benar sesuai dengan nilai-nilai keutamaan yang berhubungan dengan hakikat manusia.

Etika pemerintahan ini juga dikenal dengan sebutan Good Corporate Governanc. Menurut Bank Dunia (World Bank) adalah kumpulan hukum, peraturan dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan bekerja secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan.

Sedangkan menurut Finance Committee on Corporate Goverance (LCCG) Malaysia mendefinisikan Corporate Governance sebagai proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis dan aktivitas perusahaan kearah peningkatan pertumbuhan bisnis dan akuntabilitas perusahaan.

Jadi, Good Corporate Governance/Ethical Governance (etika pemerintahan) adalah kumpulan hukum, peraturan dan kaidah-kaidah untuk berperilaku yang baik dan benar dalam akivitas perusahaan.

Governace System
Ada beberapa jenis sistem Governance System (sistem pemerintahan), yaitu:
  1. Sistem presidensial yaitu sistem pemerintahan Negara republic di mana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif.
  2. Sistem parlemen yaitu sebuah sistem pemerintahan di mana parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan.
  3. Sistem referendum atau jajak pendapat adalah suatu proses pemungutan suara semesta untuk mengambil sebuah keputusan, terutama keputusan politik yang memengaruhi suatu negara secara keseluruhan, misalnya seperti adopsi atau amandemen konstitusi atau undang-undang baru atau peribahan wilayah suatu negara.


Budaya Etika
Dalam bisnis budaya etika diartikan bahwa perusahaan mencerminkan kepribadian pemimpinnya. Dan penerapan budaya etika dilakukan secara top-down.

Contohnya apabila sebuah perusahaan etis, maka pemimpinnya juga harus etis.

Tugas pemimpin perusahaan adalah untuk memastikan bahwa konsep etikanya menyebar di sluruh organisasi, melalui semua tingkatan dan menyentuh semua pegawai.

Langkah-langkah penerapan budaya etika:
  1. Menetapkan credo: Perusahaan Merupakan pernyataan ringkas mengenai nilai-nilai etis yang ditegakkan perusahaan, yang diinformasikan kepada orang-orang dan organisasi-organisasi baik di dalam maupun di luar perusahaan.
  2. Menetapkan program etika: Suatu sistem yang terdiri dari berbagai aktivitas yang dirancang untuk mengarahkan pegawai dalam melaksanakan lapis pertama. Misalnya pertemuan orientasi bagi pegawai baru dan audit etika.
  3. Menetapkan kode etik perusahaan: Setiap perusahaan memiliki kode etiknya masing-masing. Kadang-kadang kode etik tersebut diadaptasi dari kode etik industri tertentu.


Mengembangkan Struktur Etika Korporasi
Semangat untuk mewujudkan Good Corporate Governance memang telah dimulai di Indonesia, baik di kalangan akademisi maupun praktisi baik di sektor swasta maupun pemerintah. Berbagai perangkat pendukung terbentuknya suatu organisasi yang memiliki tata kelola yang baik sudah di stimulasi oleh Pemerintah melalui UU Perseroan, UU Perbankan, UU Pasar Modal, Standar Akuntansi, Komite Pemantau Persaingan Usaha, Komite Corporate Governance, dan sebagainya yang pada prinsipnya adalah membuat suatu aturan agar tujuan perusahaan dapat dicapai melalui suatu mekanisme tata kelola secara baik oleh jajaran dewan komisaris, dewan direksi dan tim manajemennya. Pembentukan beberapa perangkat struktural perusahaan seperti komisaris independen, komite audit, komite remunerasi, komite risiko, dan sekretaris perusahaan adalah langkah yang tepat untuk meningkatkan efektivitas “Board Governance”. Dengan adanya kewajiban perusahaan untuk membentuk komite audit, maka dewan komisaris dapat secara maksimal melakukan pengendalian dan pengarahan kepada dewan direksi untuk bekerja sesuai dengan tujuan organisasi. Sementara itu, sekretaris perusahaan merupakan struktur pembantu dewan direksi untuk menyikapi berbagai tuntutan atau harapan dari berbagai pihak eksternal perusahaan seperti investor agar supaya pencapaian tujuan perusahaan tidak terganggu baik dalam perspektif waktu pencapaian tujuan ataupun kualitas target yang ingin dicapai. Meskipun belum maksimal, Uji Kelayakan dan Kemampuan (fit and proper test) yang dilakukan oleh pemerintah untuk memilih top pimpinan suatu perusahaan BUMN adalah bagian yang tak terpisahkan dari kebutuhan untuk membangun “Board Governance” yang baik sehingga implementasi Good Corporate Governance akan menjadi lebih mudah dan cepat.

Kode Periaku Korporasi (Corporate Code of Conduct)
Code of Conduct adalah pedoman internal perusahaan yang berisikan Sistem Nilai, Etika Bisnis, Etika Kerja, Komitmen, serta penegakan terhadap peraturan-peraturan perusahaan bagi individu dalam menjalankan bisnis, dan aktivitas lainnya serta berinteraksi dengan stakeholders.

Evaluasi Terhadap Kode Perilaku Korporasi
Ada dua tahap yg dilakukan untuk melakukan evaluasi, yaitu:
  1. Melakukan evaluasi tahap awal (Diagnostic Asseement)
  2. Penyusunan pedoman-pedoman

Zainul Arifin
27211720
4EB09 

Sumber:

http://rhinii.wordpress.com/2013/12/28/etika-governance/

Selasa, 24 Juni 2014

B. Inggris 2 (Softskill)

Exercise 41: Know/Know How
  1. Know how
  2. Know how
  3. Knows
  4. Knew
  5. Know
  6. Know
  7. Know How
  8. Know
  9. Know How
  10. Know How


Exercie 42: Clauses of Concession
  1. Although her dislike for coffee, she drank it to keep herself warm.
  2. Mary will take a plane, in spite of she dislike flying.
  3. Although marcy’s sadness at losing the contest, she manage to smile.
  4. We took many picture despite the sky was cloudy.
  5. Even though her poor memory, the old woman told interesting stories to the children.
  6. In spite of he has been absent frequently, he manage to pass the test.
  7. Nancy told me the secret, though having promising not to do so.
  8. We plan buy a ticket for the drawing even though we know we will not win a prize.
  9. Eve though the high prices, my daughters insist on going to the movies every Saturday.
  10. He ate the chocolate cake in spite of he is on a diet.


Exercise 43: Problem Verbs
  1. Lays
  2. Sit
  3. Laid
  4. Raised
  5. Rise
  6. Lie
  7. Laying
  8. Raised
  9. Raises
  10. Set


MINI-TEST 3 FOR GRAMMAR ITEMS 21 THROUGH 29

  1. D
  2. B
  3. C
  4. B
  5. D
  6. A
  7. A
  8. B
  9. A
  10. C
  11. B
  12. A
  13. C
  14. C
  15. D
  16. A
  17. C
  18. A
  19. A
  20. A
  21. A
  22. A
  23. B
  24. A
  25. B
  26. A
  27. B
  28. A
  29. B
  30. A
  31. B
  32. A
  33. D
  34. B
  35. A
  36. D
  37. C
  38. A
  39. A
  40. A
  41. B
  42. C
  43. C
  44. A
  45. D
  46. C
  47. A
  48. C
  49. B
  50. A

Correct these incorrect sentences

  1. I know that you can’t repair my broken computer.
  2. Lintang would rather eat orange than apple.
  3. Brenda prefers go to Berlin as go to Paris.
  4. She wish that She is not going to the party.
  5. This car cost twenty dollar.
  6. Angel is supposed to study tonight.
  7. It may has raining last night.
  8. Depok’s climate is different from Bekasi’s.
  9. These are twenty-dollar shoes.
  10. Olivia should has finishing her study.
  11. His Car runs as fast as a race car.
  12. Edwin had better become a pilot.
  13. The little boy’s mother buying him a five-speeds racing bicyle for his birthday.
  14. Edwin spend such enjoyable vacation in Europe this summer that he plans to return as soon as he saves enough money.

Supply the correct from of the verb, adjective or adverb of the following sentences.

  1. Can
  2. Will
  3. Had
  4. Soon
  5. Can
  6. Would
  7. Would
  8. Badly
  9. Well
  10. Will
  11. Would
  12. Fluenly
  13. Sickly
  14. Had
  15. Had
  16. Fast
  17. More
  18. As

Change these Active sentences into Passive sentences.

  1. A bowl of bakso are being eat by me.
  2. The broken computers have been repaired by us.
  3. A new dress is give by her last week.
  4. English are being study by them.
  5. A lot of letters is send me by her every month.
  6. The questions correctly is answer by Brenda.
  7. Mr Theodorus will call by Mr Robert tonight.
  8. Your Hp should be switched by you in the train.

Zainul Arifin
27211720
3EB09

Rabu, 14 Mei 2014

B.Inggris 2 (tugas 3)

Execise 35: Passive Voice
  1. The president is calls somebody every day
  2. The other members are being call John
  3. The document are being delive Martha to the department
  4. The amendment have been repealed the other members
  5. The information had been received the delegates before the recess
  6. The supplies should be buyed the teacher for this class
  7. Mr. Watson is will call somebody tonight
  8. Considence durable damage has been caused by the fire
  9. A new procedure were being develoved the company before the bankruptcy hearings began
  10. The papers will have been received John by tomorrow


Exercise 36: Causative Verbs
  1. Lease
  2. Repair
  3. To type
  4. Call
  5. To paint
  6. Writed
  7. Lie
  8. To send
  9. Cuted
  10. Sign
  11. Leave
  12. To wash
  13. Fixed
  14. To publish
  15. Finded


Exercise 37: Relative Clauses
  1. Which
  2. That
  3. Whom
  4. Whose
  5. Which
  6. Who
  7. Whose
  8. Who
  9. That
  10. Which
  11. Whose
  12. Which
  13. Who
  14. That
  15. Whose


Exercise 38: Relative Clause Reduction
  1. Who was
  2. That was
  3. That are
  4. Who was
  5. Who is
  6. Who is
  7. That is
  8. Who have
  9. Who is


Exercise 39: Subjunctive
  1. Correct
  2. Call
  3. Correct
  4. Correct
  5. Correct
  6. Correct
  7. Correct
  8. Correct
  9. Correct
  10. Founded


Exercise 40: Inclusives
  1. Not only
  2. and
  3. Both
  4. But also
  5. As well as
  6. Both
  7. As well as
  8. But also
  9. As well as
  10. As well as


Zainul Arifin
27211720
3EB09

Minggu, 27 April 2014

Bahasa Inggris 2 (tugas 2)

Exercise 31: Nouns Functioning as Adjectives
  1. Twelve
  2. Languages
  3. Three-acts
  4. Two day
  5. 79
  6. Five
  7. 16 ounces
  8. Six quarts
  9. Bricks
  10. Ten


Exercise 32: Enough
  1. Enough people
  2. Enough French
  3. Enough time
  4. Fast enough
  5. Soon enough
  6. Early enough
  7. Hard enough
  8. Slowly enough
  9. Enough flour
  10. Enough books


Exercise 33: Because/Because Of
  1. Because of
  2. Because of
  3. Because of
  4. Because
  5. Because
  6. Because
  7. Because of
  8. Because of
  9. Because of
  10. Because of


Exercise 34: So/Such
  1. So
  2. Such
  3. Such
  4. Such
  5. So
  6. So
  7. Such
  8. So
  9. So
  10. Such
  11. So
  12. So
  13. Such
  14. So
  15. So


Mini-Test 2 For Grammar Items 15 Through 20
  1. C
  2. D
  3. B
  4. D
  5. A
  6. B
  7. B
  8. A
  9. C
  10. A
  11. C
  12. D
  13. B
  14. C
  15. D
  16. D
  17. A
  18. A
  19. C
  20. A
  21. A
  22. B
  23. C
  24. C
  25. D
  26. C
  27. A
  28. A
  29. B
  30. D
  31. D
  32. D
  33. B
  34. B
  35. C
  36. D
  37. D
  38. B
  39. C
  40. A
  41. D
  42. A
  43. A
  44. A
  45. D
  46. D
  47. A
  48. D
  49. B
  50. C

view

for the women immediately repent and face as a result of acts committed patiently, because what happens is the result of the actions undertaken. and do not begin to die because death was sick and prohibited acts for religion. have a long life, and also be patient and obey what parents words.

Zainul Arifin
27211720
3eb09

Selasa, 18 Maret 2014

TOEFL

Sebelum membahas tentang toefl, tentu harus lebih tahu dulu apa itu toefl? Toefl adalah tes bahasa Inggris yang dirancang untuk mengukur penguasaan bahasa Inggris mereka yang bahasa ibunya bukan bahasa Inggris. Tes ini dikembangkan dan diselenggarakan oleh ETS (Educational Testing Service) sebuah lembaga nirlaba yang berkedudukan di Amerika Serikat dan pertama kali diselenggarakan pada tahun 1964. Nilai TOEFLbiasanya merupakan salah satu persyaratan masuk di sejumlah 2400 perguruan tinggi di Amerika, Kanada dan 80 negara lainnya di dunia (ETS: 1999).

Ada tiga bagian tes TOEFL yang harus dikerjakan oleh peserta tes. Bagian pertama adalah soal-soal yang mengukur kemampuan Listening Comprehension dalam jumlah 50 soal, Structure & Written Expression , 40 soal, dan Reading Comprehension, 50 soal. Keseluruhan soal dibuat dalam bentuk pilihan berganda (kecuali untuk Computer Based TOEFL ada soal esai yang menguji kemampuan mengarang peserta dalam bahasa Inggris serta variasi lain bentuk soal seperti menjodohkan, meng highlight kata tertentu yang ada kaitannya dengan main idea suatu bacaan, dll.). Keseluruhan tes berlangsung dalam waktu kurang lebih 150 menit, untuk Paper and Pencil Based TOEFL, dan kurang lebih 240 menit untuk Computer Based TOEFL. Waktu yang relatif lama untuk Computer Based TOEFL ini sudah termasuk prosedur tutorial.

Terdapat dua jenis tes TOEFL, yaitu 1) Paper and Pencil Based TOEFL; dan 2) Computer Based TOEFL. Jenis tes TOEFL yang pertama adalah tes TOEFL yang kita kenal selama ini, dimana baik soal maupun jawaban dikerjakan dengan menggunakan kertas dan pensil. Sedangkan jenis tes TOEFL yang kedua adalah model tes yang relatif baru karena pertama kali diperkenalkan pada tahun 1998. Seperti yang tertera pada namanya, tes ini menggunakan komputer dalam penyampaian soalnya dan peserta tes akan menjawab tes ini juga melalui komputer.

Untuk keperluan pra-seleksi ataupun keperluan intern suatu lembaga, maka ETS sebagai lembaga pengembang dan penyelenggara tes TOEFL juga menyelenggarakan TOEFL ITP (ITP= Institutional Testing Programme). Jumlah soal dan tingkat kesulitan TOEFL ITP tidak berbeda dengan Paper and Pencil Based TOEFL maupun Computer Based TOEFL, karena memang soal-soal yang digunakan pada TOEFL ITP adalah soal tes TOEFL yang telah pernah digunakan sebelumnya. Perbedaan yang perlu diketahui oleh mereka yang merencanakan mengikuti tes TOEFL adalah bahwa skor yang diperoleh dariTOEFL ITP dalam pengunaannya terbatas. Perguruan tinggi di Amerika, misalnya, hanya akan menerima skor yang diperoleh dari Paper and Pencil Based TOEFL atau Computer Based TOEFL. Perbedaan lainnya adalah dalam hal biaya tes. Saat ini biaya Paper and Pencil Based TOEFL maupun Computer Based TOEFL adalah sebesar US $ 110, sedangkan TOEFL ITP biayanya relatif lebih murah yaitu sebesar US $ 25. Perlu juga diketahui bahwa Paper and Pencil Based TOEFL dan Computer Based TOEFL hanya diselenggarakan di Test Center tertentu dengan jadwal tes yang telah ditentukan jauh hari sebelumnya, sedangkan TOEFL ITP jadwal penyelenggaraannya lebih fleksibel dan di Indonesia dilaksanakan oleh IIEF (The Indonesian International Education Foundation) dengan berkoordinasi dengan pusat bahasa yang ada di perguruan tinggi negeri.

Selain TOEFL ITP, juga ada TOEFL Prediction/Equivalent Test yang biasanya digunakan untuk memperkirakan skor TOEFL seseorang sebelum yang bersangkutan mengikuti tes TOEFL lainnya (Paper and Pencil Based TOEFL, Computer Based TOEFL, TOEFL ITP). Jenis tes TOEFL Prediction ini pada umumnya diselenggarakan oleh lembaga/pusat bahasa atau tempat-tempat kursus yang menyelenggarakan pelatihan TOEFL.